Hlib Chabaniuk

Tim hukum Febrie Adriansyah siapkan saksi dan ahli dalam sidang TPPU di Jakarta

Tim hukum Febrie Adriansyah siapkan saksi dan ahli dalam sidang TPPU di Jakarta
Saksi ahli TPPU Febrie

Persidangan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah memasuki tahap pembelaan awal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tim kuasa hukumnya menyatakan akan menghadirkan 2 hingga 5 ahli dan 5 hingga 10 saksi yang meringankan untuk menguji unsur dakwaan serta memperkuat posisi pembelaan.

Sorotan

  • Tim hukum Febrie Adriansyah menyiapkan 2-5 ahli dan 5-10 saksi meringankan beserta alat bukti untuk sidang TPPU pada 2 November 2026.
  • Jaksa menjerat Febrie dengan tuduhan menerima Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar U.S. dari tindak pidana korupsi selama 2020-Juli 2026.
  • Salah satu aliran dana yang didakwakan yaitu 5 juta dollar Singapura (sekitar Rp 55 miliar) dari pengusaha Tan Kian kepada Febrie.

Strategi pembelaan dalam sidang perdana

Seperti dilaporkan Kompas.com, tim kuasa hukum Febrie Adriansyah menyampaikan dalam opening statement pada sidang Senin, 2 November 2026, bahwa mereka menyiapkan sejumlah ahli dan saksi untuk meringankan terdakwa dalam perkara dugaan TPPU. Kuasa hukum menyebut jumlah ahli yang akan diajukan sekitar 2 sampai 5 orang beserta alat bukti, sementara saksi meringankan yang disiapkan berkisar 5 sampai 10 orang.

Dalam pernyataan pembukanya, tim pembela meminta majelis hakim menilai perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Mereka juga meminta hakim memeriksa setiap unsur dakwaan secara cermat serta membedakan tindakan Febrie dari peran pihak lain.

Kuasa hukum menegaskan Febrie tetap berhak atas asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berjalan. Mereka pada akhirnya menyerahkan penilaian atas seluruh alat bukti kepada majelis hakim agar diperiksa secara objektif, individual, dan sesuai hukum.

Ruang lingkup dakwaan dan implikasi perkara

Tim kuasa hukum menyatakan harapannya agar proses persidangan berlangsung terbuka, objektif, dan berimbang sehingga menghasilkan kebenaran serta keadilan bagi Febrie Adriansyah. Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut pejabat senior penegakan hukum yang sebelumnya menjabat Direktur Penyidikan pada Jampidsus dan kemudian Jampidsus.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada 7 Oktober 2026, Febrie didakwa menerima uang yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar U.S. Jaksa menyebut penerimaan itu berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026 dan salah satu aliran dana yang didalilkan adalah 5 juta dollar Singapura, sekitar Rp 55 miliar, dari pengusaha Tan Kian.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bagaimana DPR kembali menggerakkan pembahasannya setelah lama tertunda dan menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga menyoroti tahapan pembahasan di Komisi III serta alasan regulasi ini dipandang krusial untuk memutus rantai ekonomi kejahatan melalui mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.