OJK dorong integrasi ESG dalam strategi bisnis sektor jasa keuangan Indonesia
Dorongan integrasi lingkungan, sosial, dan tata kelola semakin menguat di sektor keuangan Indonesia seiring target transisi ekonomi jangka panjang dan meningkatnya tuntutan pasar. OJK menilai penerapan ESG kini menjadi dasar pengelolaan risiko, penjagaan kepercayaan, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi pelaku usaha jasa keuangan.
Sorotan
- OJK mewajibkan pelaku jasa keuangan mengintegrasikan ESG ke strategi bisnis sesuai amanat Undang-Undang PPSK dan komitmen zero emission Indonesia 2060.
- OJK telah meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan edisi ketiga dan peta jalan keuangan berkelanjutan untuk berbagai sektor pada awal November 2026.
- OJK menekankan perusahaan yang menerapkan ESG cenderung lebih disukai investor dan konsumen, sementara Eropa akan memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism tahun depan.
Arah kebijakan OJK untuk integrasi ESG
KONTAN melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan meminta pelaku usaha jasa keuangan memasukkan isu ESG ke dalam strategi bisnis, sejalan dengan penekanan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap integrasi pertimbangan keberlanjutan dalam keputusan bisnis dan investasi.Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan ESG bukan lagi sekadar tren atau kewajiban, melainkan fondasi untuk mengelola risiko, menjaga kepercayaan, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Dalam Policy Dialogue di Unika Atma Jaya pada Selasa, 3 November 2026, ia menyebut pendekatan tersebut sudah masuk ke strategi ekonomi jangka panjang.
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016 dengan target zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung implementasi, OJK telah menyiapkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan yang kini memasuki edisi ketiga, serta menyusun peta jalan keuangan berkelanjutan per sektor, termasuk untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun yang baru diluncurkan pekan lalu.
Friderica juga menekankan pentingnya dukungan pimpinan perusahaan. Menurutnya, tanpa tone from top, penerapan ESG berisiko dipandang hanya sebagai beban tambahan di tingkat operasional.
Dampak daya saing dan ekosistem keuangan
Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK Joko Siswanto meminta pelaku usaha melihat keuangan berkelanjutan dari sisi manfaat, bukan hanya insentif. Ia mengatakan biaya terbesar justru muncul ketika bisnis tidak berubah menjadi lebih bertanggung jawab terhadap isu lingkungan dan sosial.Menurut Joko, investor yang peduli pada isu keberlanjutan cenderung memilih perusahaan dengan kinerja yang baik, sementara konsumen juga lebih memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab, sehingga loyalitas dapat meningkat. Ia mencontohkan Eropa yang tahun depan memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism, yang mengenakan pajak tambahan pada ekspor dengan jejak karbon tinggi dan dapat menekan daya saing produk.
Untuk UMKM, Joko mengatakan penerapan belum diwajibkan, namun OJK membantu melalui taksonomi agar pelaku UMKM dapat memeriksa apakah aktivitas usahanya tergolong hijau atau transisi. Ia menilai sustainable finance merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar terus berkembang.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang pajak karbon Indonesia, kami membahas bagaimana kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen transisi energi untuk mendorong perubahan perilaku bisnis rendah karbon, bukan sekadar menambah penerimaan negara. Artikel tersebut juga menyoroti pembahasan Indonesia dengan mitra internasional mengenai penguatan ekosistem transisi energi, pengembangan pasar karbon, skema blended finance, dan kerja sama konektivitas energi di kawasan.
- Forex
- Crypto