Indonesia pangkas batas PKWT menjadi 4 tahun dalam UU pelindungan ketenagakerjaan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Indonesia pangkas batas PKWT 4 tahun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dmytro Kharkov

06.11.2026

Indonesia pangkas batas PKWT menjadi 4 tahun dalam UU pelindungan ketenagakerjaan — Batas PKWT 4 Tahun

Indonesia menetapkan batas maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi empat tahun melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan baru ini menurunkan durasi kontrak dari batas lima tahun pada aturan sebelumnya dan menjadi bagian dari perubahan kerangka perlindungan bagi pekerja kontrak.

Sorotan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memangkas periode maksimal PKWT dari lima tahun menjadi empat tahun, berlaku mulai 28 Oktober 2026.
Aturan baru menetapkan PKWT maksimal dua tahun dengan dua kali perpanjangan, masing-masing perpanjangan satu tahun.
Pengetatan durasi PKWT diharapkan memperkuat perlindungan pekerja dan membatasi ketidakpastian kontrak jangka panjang di Indonesia.

Rincian batas kontrak dalam undang-undang baru

Seperti diberitakan Kompas.com, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa PKWT berlaku paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun. Dengan skema tersebut, total masa PKWT yang diperbolehkan dalam aturan baru ini menjadi maksimal empat tahun.

Naskah undang-undang yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 telah diunggah pemerintah melalui situs resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI. Aturan itu tercantum dalam Bagian Kedua yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Dampak terhadap kerangka perlindungan pekerja

Sebelum undang-undang ini berlaku, ketentuan mengenai PKWT masih mengacu pada batas maksimal lima tahun. Batas itu antara lain tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diputus pada 31 Oktober 2024, serta dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Perubahan ini menandai pengetatan durasi kontrak kerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dalam konteks regulasi yang lebih lama, Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan juga pernah mengatur pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun, sehingga ketentuan baru itu menempatkan kembali batas PKWT sebagai instrumen perlindungan atas hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI, kami mengulas penandatanganan nota kesepahaman untuk memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja di sektor mebel dan kerajinan, termasuk pekerja formal maupun informal. Kesepakatan ini menargetkan perluasan kepesertaan dari potensi basis sekitar 2 juta pekerja, sekaligus memperkuat sosialisasi dan edukasi agar perlindungan ketenagakerjaan menjangkau lebih luas di ekosistem industri tersebut.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?