Indonesia batasi penguasaan lahan korporasi lewat UU reforma agraria

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pembatasan lahan korporasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ashutosh Sureka

Kemarin

Indonesia batasi penguasaan lahan korporasi lewat UU reforma agraria — Batas Lahan Korporasi

Indonesia menetapkan kerangka baru reforma agraria yang mewajibkan pembatasan luas maksimum lahan yang dapat dikuasai satu perusahaan atau kelompok usaha terafiliasi. Aturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2026 itu menempatkan batas rinci untuk korporasi ke dalam peraturan turunan, sambil menargetkan penurunan ketimpangan penguasaan tanah dengan rasio gini 0,30.

Sorotan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pembatasan kumulatif penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah oleh badan usaha dan afiliasinya.
Besaran pasti luas maksimum lahan korporasi akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah paling lambat setahun setelah undang-undang diundangkan.
Pembatasan lahan ini bertujuan menurunkan ketimpangan dengan target rasio gini 0,30, namun tidak berlaku untuk BUMN, BUMD, dan koperasi.

Ketentuan baru dan ruang lingkup pembatasan

Seperti dilaporkan Kompas.com, ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan DPR pada 22 September 2026, ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026, dan naskahnya diunggah di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara pada 6 November 2026.

Pengaturan batas maksimum luas lahan berada dalam Bagian Kedua tentang Pembatasan Tanah, khususnya Pasal 37. Ayat (1) menyatakan pemerintah menentukan batas minimum dan batas maksimum penguasaan serta pemilikan tanah, sedangkan ayat (4) mengatur batas maksimum penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara kumulatif bagi satu badan usaha maupun badan usaha yang terafiliasi, baik dalam bentuk hak atas tanah maupun perizinan berusaha.

Undang-undang itu belum menetapkan angka pasti luas maksimum lahan yang dapat dikuasai perusahaan. Besaran tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, yang menurut Pasal 49 ayat (1) harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.

Dampak bagi perusahaan dan target pemerataan

Pembatasan ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai instrumen untuk menekan jurang penguasaan lahan dengan sasaran rasio gini 0,30.

Namun, ketentuan pembatasan luas kepemilikan lahan itu tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan koperasi. Dengan demikian, dampak langsung aturan baru ini terutama mengarah pada perusahaan swasta dan kelompok usaha terafiliasi yang menguasai lahan secara kumulatif.

Untuk perseorangan, undang-undang baru ini juga memuat pengaturan pembatasan luas tanah, meski prinsip serupa sebelumnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Fokus pembaruan dalam beleid 2026 ini berada pada penegasan batas bagi korporasi dan afiliasinya, yang selama ini menjadi salah satu isu utama dalam agenda pemerataan lahan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi, kami mengulas arahan Presiden Prabowo Subianto agar aturan dan prosedur yang dinilai berbelit dipangkas supaya pelaksanaan kebijakan, pembangunan, dan layanan publik bisa lebih cepat. Kami juga menyoroti bagaimana penumpukan aturan serta lambatnya penyusunan regulasi dapat menghambat eksekusi program di berbagai sektor, sekaligus langkah deregulasi untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?