DPR dan pemerintah perluas pengangkatan PPPK penuh waktu di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
Perluasan pengangkatan PPPK

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ezequiel Gomes

3 jam yang lalu

DPR dan pemerintah perluas pengangkatan PPPK penuh waktu di Indonesia — PPPK penuh waktu diperluas

Perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPPK, paruh waktu menjadi penuh waktu menguat setelah pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Langkah ini mencakup profesi di luar sektor pendidikan dan dinilai penting untuk memberi kepastian kerja bagi tenaga yang telah lama menopang layanan publik di daerah.

Sorotan

Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati perluasan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu untuk berbagai profesi publik esensial di daerah.
Perubahan status PPPK mencakup guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga layanan lainnya setelah pembahasan lintas kementerian.
Kebijakan ini memperkuat kepastian kerja tenaga publik daerah dan berdampak signifikan terhadap perencanaan anggaran serta kebutuhan aparatur pemerintah daerah.

Dukungan politik untuk perluasan status PPPK

Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Komarudin Watubun mendukung keputusan pemerintah untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ia menilai kebijakan itu lebih baik bagi masa depan pegawai yang selama ini telah lama mengabdi kepada negara dan membutuhkan kepastian status kerja.

Komarudin mengatakan tenaga PPPK paruh waktu selama ini banyak membantu pekerjaan pemerintah di berbagai daerah, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di sektor pendidikan. Menurut dia, kepastian status menjadi hal yang lebih penting setelah para pegawai tersebut bertahun-tahun menjalankan tugas publik.

Ia juga menyinggung kondisi tenaga honorer dan PPPK paruh waktu yang belum memperoleh kejelasan status hingga ada yang meninggal dunia saat masih berstatus honorer. Terkait pembiayaan, Komarudin menilai persoalan itu dapat diatasi melalui pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dampak kebijakan bagi layanan publik daerah

Pemerintah bersama DPR sebelumnya memutuskan meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk berbagai profesi. Kebijakan itu kini mencakup guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelayanan lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pembahasan lintas kementerian dan sektor. Ia menjelaskan kebijakan itu merupakan perluasan dari langkah sebelumnya yang baru mencakup PPPK paruh waktu di bidang pendidikan, khususnya guru.

Perluasan cakupan itu berpotensi memperkuat kepastian tenaga kerja di sektor layanan publik daerah yang selama ini bergantung pada pegawai non-tetap. Bagi pemerintah daerah, perubahan status ini juga dapat memengaruhi perencanaan anggaran dan penataan kebutuhan aparatur di sejumlah layanan esensial.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027, kami menyoroti bahwa kenaikannya yang hanya tipis dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal di daerah. Kondisi ini berisiko menahan pembiayaan layanan publik dan infrastruktur, bahkan memicu masalah belanja rutin seperti pembayaran gaji dan polemik ketenagakerjaan daerah, termasuk potensi tekanan pada skema PPPK.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?