Indonesia batasi durasi PKWT untuk pekerjaan tertentu

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pembatasan durasi PKWT

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andrey Mastykin

3 jam yang lalu

Indonesia batasi durasi PKWT untuk pekerjaan tertentu — Batas baru PKWT Indonesia

Pemerintah menetapkan pembatasan baru atas penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini menetapkan masa kontrak awal paling lama dua tahun, sekaligus mempersempit penerapannya hanya untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam jangka waktu tertentu.

Sorotan

UU Pelindungan Ketenagakerjaan membatasi durasi PKWT maksimum dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, tiap perpanjangan maksimum satu tahun.
Perjanjian PKWT wajib dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, jika tidak maka status berubah menjadi PKWTT.
UU secara eksplisit melarang masa percobaan kerja untuk pekerja PKWT dan membatasi PKWT hanya untuk pekerjaan dengan durasi tertentu, mendorong penyesuaian struktur perekrutan perusahaan.

Ketentuan kontrak dan syarat tertulis

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 82 Bagian Kedua UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu paling lama dua tahun. Perjanjian PKWT juga dapat diperpanjang paling banyak dua kali, dengan masing-masing perpanjangan berlaku paling lama satu tahun.

Undang-undang itu mewajibkan pemberi kerja dan pekerja membuat perjanjian PKWT secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jika perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, hubungan kerja tersebut dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, atau PKWTT.

Dampak bagi praktik ketenagakerjaan

Selain membatasi masa kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan melarang perusahaan menerapkan masa percobaan kerja bagi pekerja PKWT. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), yang mempertegas perlindungan bagi pekerja kontrak.

Dalam Pasal 87, pemerintah juga menegaskan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu. Ketentuan ini mempersempit ruang penggunaan kontrak berjangka dan berpotensi mendorong perusahaan menyesuaikan struktur perekrutan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kasus ABK KM Maulana 23, kami menyoroti dugaan eksploitasi yang terlihat dari selisih besar antara upah yang dijanjikan dalam perjanjian kerja laut dan bayaran yang benar-benar diterima pekerja. Kami juga mengulas pola rekrutmen melalui media sosial, dugaan penjeratan utang serta pemotongan gaji, dan peringatan aparat agar calon pekerja memverifikasi kredibilitas pemberi kerja untuk mengurangi risiko perdagangan orang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?