Sidang kuota haji di Jakarta soroti status dana titipan di luar keuangan negara

Traders Union
Semua berita
Regulator
Sidang kuota haji & dana titipan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dmytro Kharkov

3 jam yang lalu

Sidang kuota haji di Jakarta soroti status dana titipan di luar keuangan negara — Dana titipan haji diperdebatkan

Persidangan dugaan korupsi kuota haji di Jakarta mengangkat perdebatan tentang status hukum dana haji dalam sistem pengelolaan keuangan publik. Saksi ahli yang dihadirkan untuk meringankan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan dana setoran jemaah merupakan dana titipan yang tidak tercatat dalam APBN.

Sorotan

Dian Puji menyatakan dalam sidang Tipikor 9 November 2026 bahwa dana haji berstatus dana titipan dan bukan bagian dari keuangan negara.
Dana haji menurut Pasal 7 UU Pengelolaan Keuangan Haji tidak dicatat dalam APBN dan kelebihan saldo wajib dikembalikan ke jemaah, bukan masuk kas negara.
Setoran awal dan lunas jemaah dicatat sebagai liabilitas di laporan keuangan BPKH terpisah dari APBN, menegaskan posisi dana haji di luar keuangan negara.

Penjelasan ahli dalam sidang Tipikor

Seperti dilaporkan Kompas.com, saksi ahli Dian Puji menyampaikan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin, 9 November 2026, bahwa dana haji bukan bagian dari keuangan negara karena berasal dari setoran jemaah dan berstatus sebagai dana titipan.

Dian, yang menjadi saksi meringankan bagi Yaqut Cholil Qoumas, merujuk pada Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia menjelaskan Pasal 7 mengatur bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, atau BPIH, dan BPIH khusus merupakan dana titipan jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut dia, penjelasan Pasal 7 ayat 1 menegaskan dana titipan jemaah tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN. Ia juga menilai kelebihan saldo wajib dikembalikan kepada jemaah, sehingga dana tersebut bukan milik BPKH dan bukan pula uang negara.

Dampak pada tata kelola keuangan haji

Dian berpendapat, jika dana haji merupakan keuangan negara, sisa saldo semestinya masuk ke kas negara, bukan dikembalikan kepada jemaah. Ia membandingkan skema itu dengan pengelolaan dana melalui Badan Layanan Umum, di mana kelebihan saldo dapat menjadi sisa saldo lebih yang tercatat sebagai pendapatan negara.

Dalam pengelolaan keuangan haji, kata dia, setoran awal dan setoran lunas jemaah dicatat dalam laporan keuangan BPKH sebagai liabilitas atau kewajiban pada akun dana titipan jemaah. Ia menambahkan laporan keuangan BPKH disusun secara terpisah dan tidak menjadi bagian dari laporan keuangan APBN, yang menurutnya memperkuat pandangan bahwa dana haji berada di luar cakupan keuangan negara.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang persidangan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024, terungkap adanya dugaan pembayaran ribuan dollar AS per jemaah untuk mempercepat keberangkatan lewat skema pengisian sisa kuota 2024. Sejumlah pengelola biro travel bersaksi bahwa fee tersebut dibayarkan di luar paket haji resmi dan memunculkan sorotan terhadap mekanisme distribusi kuota serta tata kelola biaya yang dibebankan kepada jemaah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?