Kementerian ATR/BPN usulkan pencabutan HGU 11 perusahaan terkait karhutla di Kalimantan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pencabutan HGU terkait karhutla

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

2 jam yang lalu

Kementerian ATR/BPN usulkan pencabutan HGU 11 perusahaan terkait karhutla di Kalimantan — 11 HGU terancam dicabut

Pemerintah menindaklanjuti dugaan keterlibatan pelaku usaha dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dengan menyiapkan langkah terhadap perizinan perkebunan. Sebanyak 11 perusahaan berbasis hak guna usaha masuk rekomendasi pencabutan HGU, dengan sebagian pemilik manfaat disebut terkait investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Sorotan

Kementerian ATR/BPN mengusulkan pencabutan HGU 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan berdasarkan rekomendasi Bareskrim per 9 November 2026.
Tiga perusahaan dalam klaster pertama menghadapi pencabutan seluruh HGU meliputi PT MIB (4.000 ha), PT RKA (11.558 ha), dan PT SKM (7.715,81 ha).
Pemeriksaan beneficial owner mengungkap adanya investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, meningkatkan pengawasan kepatuhan dan risiko investasi di sektor perkebunan Kalimantan.

Rincian rekomendasi pencabutan izin

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah menerima rekomendasi dari Badan Reserse Kriminal untuk mencabut HGU 11 perusahaan yang diduga terkait karhutla di Kalimantan. Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.

Nusron merinci perusahaan yang disebut dalam rekomendasi tersebut, yakni PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat; PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat; dan PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menurut Nusron, pemerintah membagi 11 perusahaan itu ke dalam lima klaster berdasarkan tindak lanjut atas izin usaha masing-masing. Untuk klaster pertama, tiga perusahaan menghadapi pencabutan seluruh HGU karena area terbakar disebut melebihi 50 persen, kejadian berulang, serta tidak adanya sarana dan prasarana antisipasi maupun mitigasi kebakaran, selain dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian HGU.

Tiga perusahaan dalam klaster pertama itu adalah PT MIB dengan luas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare. Nusron juga menyebut klaster kedua mencakup satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020, sehingga lahan seluas 2.300 hektare milik perusahaan tersebut dipastikan akan diambil alih negara; dalam penjelasannya, ia menyebut inisial PT SPT dan PT BSLT.

Dampak bagi investasi dan pengawasan lahan

Nusron mengatakan penelusuran atas beneficial owner menunjukkan sebagian perusahaan dalam daftar itu memiliki investor dan pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, sementara sebagian lain berasal dari dalam negeri. Ia menambahkan pemerintah belum dapat mengungkap seluruh nama pemilik yang terkait.

Temuan itu menambah dimensi pengawasan terhadap tata kelola lahan dan kepatuhan lingkungan di sektor perkebunan Kalimantan, terutama bagi perusahaan dengan struktur kepemilikan lintas negara. Langkah pencabutan HGU dan pengambilalihan lahan oleh negara berpotensi memengaruhi kesinambungan operasi usaha, profil risiko perizinan, serta penilaian kepatuhan bagi investor yang terlibat di wilayah terdampak karhutla.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyidikan karhutla yang mengerucut ke korporasi, kami menyoroti bahwa puluhan laporan polisi sudah naik ke tahap penyidikan sementara identitas perusahaan yang diperiksa masih didalami. Kami juga mengulas penguatan operasi pemadaman di lapangan bersamaan dengan proses hukum, yang menegaskan fokus aparat pada pertanggungjawaban pidana perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?