Pengadilan Niaga batalkan putusan KPPU soal bunga pinjol, OJK jaga kepastian regulasi industri
Sengketa hukum atas penetapan batas bunga pinjaman online memasuki babak baru setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan keberatan industri fintech P2P lending. Putusan ini menjaga perhatian pada pengawasan manfaat ekonomi fintech lending, sementara OJK menyatakan tetap mengawal kepatuhan industri dan KPPU melanjutkan proses kasasi ke Mahkamah Agung.
Sorotan
- Pengadilan Niaga membatalkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025, menghukum KPPU membayar biaya perkara Rp 23,592 juta, dan mengabulkan keberatan industri fintech lending.
- OJK menegaskan batas maksimum manfaat ekonomi fintech lending diatur melalui Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 untuk melindungi konsumen dan kepastian regulasi industri.
- KPPU menempuh kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan AFPI menyambut keputusan pengadilan karena menegaskan kepatuhan industri pada regulasi bukan pelanggaran dan memberi kepastian hukum.
Putusan pengadilan dan tindak lanjut regulator
Seperti diberitakan KONTAN, OJK menghormati putusan Pengadilan Niaga serta proses hukum yang masih berjalan dalam perkara penetapan harga atau suku bunga pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan batas maksimum manfaat ekonomi fintech lending saat ini telah diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 untuk pelindungan konsumen dan memberikan kepastian regulasi bagi industri.OJK menyatakan akan terus memastikan industri mematuhi ketentuan yang berlaku, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengevaluasi manfaat ekonomi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan perkembangan industri. Di sisi lain, KPPU menyampaikan memori kasasi terkait perkara tersebut ke Mahkamah Agung pada Senin, 16 November 2026.
Dalam sidang pembacaan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan menyatakan majelis mengabulkan permohonan keberatan para pemohon dan membatalkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025. Majelis hakim juga menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 23,592 juta.
Dampak bagi industri fintech lending
Sebelumnya, KPPU memutuskan 97 penyelenggara fintech P2P lending terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga atau suku bunga dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Atas putusan itu, para penyelenggara dijatuhi sanksi denda dengan total mencapai Rp 755 miliar, lalu mayoritas pelaku industri mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga dengan nomor perkara 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst.Berdasarkan data SIPP PN Jakarta Pusat, sebanyak 71 penyelenggara mengajukan permohonan keberatan terhadap KPPU. Dalam permohonan itu, para pemohon meminta pengadilan menyatakan mereka tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan membatalkan putusan KPPU tertanggal 26 Maret 2026.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI, mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut. Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menyatakan putusan itu penting karena kepatuhan industri terhadap arahan regulator tidak dinilai sebagai pelanggaran, sehingga memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.
AFPI juga menegaskan batas maksimum manfaat ekonomi pada periode yang diperiksa ditetapkan berdasarkan arahan OJK untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik predatory lending serta pinjaman online ilegal dengan bunga sangat tinggi. Organisasi itu menyatakan tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan industri pindar yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya, kami menyoroti pedoman ketahanan siber OJK untuk memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola fintech lending.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto