OJK luncurkan pedoman ketahanan siber untuk industri fintech lending Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pedoman siber OJK fintech lending

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hanna Syniavska

11.11.2026

OJK luncurkan pedoman ketahanan siber untuk industri fintech lending Indonesia — OJK tetapkan panduan siber

Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan pedoman keamanan dan ketahanan siber untuk industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, saat risiko operasional dan ancaman siber pada layanan keuangan digital kian kompleks. Pedoman ini juga disertai pakta integritas penagihan dan perlindungan konsumen untuk mendorong tata kelola yang lebih kuat di sektor fintech lending.

Sorotan

OJK meluncurkan pedoman ketahanan siber pada 11 November 2026 untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen fintech lending.
Pedoman mencakup lima aspek utama, termasuk tata kelola, deteksi, dan pemulihan insiden, lengkap dengan instrumen penilaian mandiri tingkat maturitas keamanan siber.
OJK dan pelaku industri menandatangani Pakta Integritas Etika Penagihan untuk memastikan perlindungan konsumen serta keamanan data pribadi dalam layanan fintech lending.

Ruang lingkup pedoman dan arah penguatan industri

Seperti diberitakan Kontan Indonesia, peluncuran pedoman ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen di industri fintech peer to peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan industri perlu beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber menuju penguatan ketahanan siber.

Dalam keterangan resmi pada Rabu, 11 November 2026, Agusman mengatakan tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan dengan cepat saat insiden terjadi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, perlindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber. OJK juga melengkapinya dengan instrumen penilaian mandiri untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Menurut Agusman, penerapan pedoman dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko, menyesuaikan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara. Ia menegaskan keamanan dan ketahanan siber bukan hanya tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.

Dampak bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara, Slamet Aji Pamungkas, mengatakan ancaman siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat memicu kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Karena itu, penguatan ketahanan siber di sektor jasa keuangan dinilai memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pedoman ini disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital, dan ISACA Indonesia Chapter. Keterlibatan sejumlah lembaga itu menunjukkan dorongan regulator untuk membangun standar yang lebih luas bagi pelaku fintech lending.

Selain meluncurkan pedoman, OJK juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Perlindungan Konsumen antara penyelenggara fintech lending dan perusahaan jasa penagihan. Menurut Agusman, praktik penagihan harus mengedepankan perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan.

Melalui dua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara fintech lending terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan ketahanan operasional. Langkah ini diarahkan untuk menopang pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjaga layanan tetap aman dan bertanggung jawab bagi masyarakat.

Sebelumnya, kami menyoroti dorongan OJK agar fintech lending memperkuat mitigasi risiko guna mencegah praktik gali lubang tutup lubang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?