KPK menahan tersangka kasus dana hibah Jatim terkait dugaan pengelolaan fee
Penahanan baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas penyidikan pada jalur penerima dalam klaster kedua. Tersangka Bagus Wahyudyono diperiksa dan kemudian ditahan di Jakarta pada Senin, 16 November 2026, dalam perkara yang mencakup alokasi anggaran 2019 sampai 2022.
Sorotan
- KPK menahan Bagus Wahyudyono, staf Anggota DPR RI Anwar Sadad, sebagai tersangka penerima fee pada klaster kedua kasus hibah Jatim.
- Anwar Sadad diduga menerima alokasi dana hibah Rp291,5 miliar sepanjang 2019-2022, mensyaratkan komitmen fee 15-20 persen untuk korlap atau anggota DPRD.
- Dari skema fee tersebut, Anwar Sadad menerima Rp41,7 miliar dan Bagus mendapat sekitar Rp1,26 miliar, hanya 55-70 persen dana hibah digunakan untuk masyarakat.
Rincian penahanan dan konstruksi perkara
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bagus Wahyudyono setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, dan menempatkannya sebagai tersangka pihak penerima dari klaster kedua. Dalam konferensi pers Senin malam, Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein menyatakan Bagus merupakan staf Anggota DPR RI Anwar Sadad sekaligus pihak swasta.Menurut penjelasan KPK, perkara ini bermula ketika Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur merekap besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan mereka. Dari pembagian itu, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah total Rp291,5 miliar, terdiri dari Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
KPK menyatakan dari setiap kuota dana hibah yang menjadi jatah tersebut, Anwar Sadad diduga mensyaratkan komitmen fee sebesar 15 persen hingga 20 persen kepada koordinator lapangan atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota DPRD. Korlap yang bersedia kemudian membentuk kelompok masyarakat atau memakai lembaga tertentu, lalu menyusun proposal permohonan dana hibah untuk disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakili.
Dalam konstruksi perkara itu, Bagus disebut mendapat tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan komitmen fee, serta merekap setiap fee maupun pengeluaran terkait Anwar Sadad. Setelah ada kesepakatan, komitmen fee sebesar 20 persen hingga 25 persen disebut diserahkan lewat tiga cara, yakni tunai langsung kepada Anwar Sadad, tunai atau transfer melalui Bagus, atau dibayarkan untuk keperluan pribadi Anwar Sadad.
Dampak perkara pada penyaluran dana hibah
KPK menyebut dalam periode 2019 sampai 2022, Anwar Sadad menerima total Rp41,7 miliar dari permintaan komitmen fee tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar disebut untuk Anwar Sadad, sementara Bagus diduga menerima bagian sekitar Rp1,26 miliar.Lembaga antirasuah itu juga menyatakan dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat masih kembali dipotong oleh para korlap sebesar 20 persen sampai 30 persen. Dengan skema itu, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55 persen hingga 70 persen dari anggaran awal, menunjukkan besarnya potensi distorsi pada penyaluran belanja hibah daerah.
Pembaruan terbaru ini mengikuti artikel kami sebelumnya tentang pemanggilan saksi KPK dalam kasus dana hibah Jatim.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto