Kejagung jadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi dalam perkara korupsi KSO migas

Kejagung jadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi dalam perkara korupsi KSO migas
Wali Kota Bekasi Diperiksa

Penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi migas di Bekasi memasuki tahap pemeriksaan saksi dari unsur pemerintah daerah. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dijadwalkan diperiksa pada Selasa, 17 November 2026, dalam perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2 triliun.

Sorotan

  • Kejaksaan Agung akan memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai saksi terkait dugaan korupsi KSO migas pada 17 November 2026.
  • Perkara melibatkan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
  • Kejagung mengungkapkan potensi kerugian negara sekitar Rp 2 triliun dan telah menggeledah beberapa kantor di Bekasi dan Jakarta untuk mengumpulkan alat bukti.

Jadwal pemeriksaan dan ruang lingkup perkara

Seperti diberitakan Kompas.com, Kejaksaan Agung menyatakan Tri Adhianto Tjahyono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP untuk periode 2009-2024. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Keterangan dari wali kota dinilai relevan karena perkara ini menyangkut pengelolaan badan usaha milik daerah dan pelaksanaan kerja sama operasi migas dalam rentang waktu panjang. Status Tri dalam agenda pemeriksaan ini adalah saksi, sebagaimana disampaikan Kejagung.

Nilai kerugian negara dan langkah penyidik

Kejagung sebelumnya mengungkapkan dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp 2 triliun. Angka itu menempatkan kasus ini sebagai salah satu penyidikan korupsi daerah dengan eksposur material yang besar, khususnya bagi tata kelola aset dan kerja sama sektor energi di tingkat pemerintah daerah.

Untuk mengumpulkan alat bukti, tim Jampidsus telah menggeledah sejumlah lokasi di Bekasi dan Jakarta. Lokasi yang disebut meliputi kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Sampoerna Strategic di Sudirman, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, serta Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Sebelumnya, kami melaporkan sorotan Megawati terkait dugaan korupsi BNPB dan risikonya bagi tata kelola negara.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.