PPATK dorong literasi anti pencucian uang melalui edukasi mahasiswa di Jakarta

PPATK dorong literasi anti pencucian uang melalui edukasi mahasiswa di Jakarta
Literasi Anti Cuci Uang

Upaya penguatan literasi keuangan ilegal di kalangan generasi muda menjadi fokus PPATK dalam audiensi kunjungan publik bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. Kegiatan ini menggunakan ilustrasi sederhana tentang pencampuran dana hasil kejahatan ke pendapatan usaha untuk menjelaskan bagaimana uang ilegal dapat tampak sah di atas kertas.

Sorotan

  • PPATK mengedukasi puluhan mahasiswa di Jakarta soal skema pencucian uang lewat simulasi restoran beromzet Rp20 juta, biaya operasional Rp10 juta, dan dana kejahatan Rp40 juta.
  • Narasumber PPATK menekankan pentingnya pendekatan Follow the Money dalam penelusuran aliran dana guna mengungkap keterlibatan pelaku dan asal-usul tindak pidana.
  • Ketua Tim Dokumen BERMITRA serta akademisi Jayabaya membahas relevansi literasi pencucian uang, RUU Perampasan Aset, dan perlunya prosedur hukum yang berkeadilan.

Edukasi kampus tentang skema pencucian uang

Sebagaimana disampaikan PPATK, lembaga tersebut menjelaskan praktik pencucian uang kepada puluhan mahasiswa melalui simulasi sebuah restoran dengan omzet Rp20 juta per bulan, biaya operasional Rp10 juta, dan tambahan Rp40 juta dana hasil kejahatan yang dicatat sebagai pendapatan usaha.

Melalui contoh itu, narasumber dari Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Panji, menerangkan bahwa pelaku kejahatan berupaya menyembunyikan asal-usul dana agar tidak terdeteksi sebelum mengembangkannya lewat berbagai investasi, baik legal maupun ilegal. Ia juga memaparkan pendekatan Follow the Money untuk menelusuri aliran dana dan menghubungkan tindak pidana, pelaku, serta harta hasil kejahatan.

Dalam pemaparan tersebut, mahasiswa diperkenalkan pada tahapan pencucian uang, mulai dari penempatan, pelapisan, hingga pengintegrasian dana ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak sah. Diskusi kemudian berlangsung interaktif, dengan mahasiswa mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mengenai kejahatan keuangan dan peran PPATK.

Dampak literasi bagi penegakan dan kebijakan

Mewakili Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan PPATK, Ketua Tim Dokumen BERMITRA Steffy Edward menyatakan kunjungan itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Di sisi akademik, Ketua Unit Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. Sheha, menekankan pentingnya mahasiswa memahami tindak pidana asal dan penggunaan pendekatan Follow the Money dalam mengungkap kejahatan. Ia juga menyoroti RUU Perampasan Aset serta mempertanyakan peran PPATK bila regulasi tersebut disahkan, sembari menegaskan bahwa perampasan hasil kejahatan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia melalui prosedur hukum yang tepat dan berkeadilan.

Kegiatan itu ditutup dengan harapan agar pengetahuan yang diperoleh mahasiswa tidak berhenti di ruang diskusi, melainkan menjadi bekal untuk berperan lebih aktif dalam mendukung Indonesia yang bersih dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kami baru-baru ini melaporkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.