DPR dorong tambahan anggaran Polri untuk perluas direktorat perlindungan anak
DPR RI menyatakan dukungan politik untuk menambah anggaran Polri guna membentuk direktorat perlindungan anak hingga tingkat polsek. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penanganan kekerasan, perundungan, dan tindak pidana terhadap anak di berbagai lingkungan, termasuk ruang siber.
Sorotan
- DPR mendorong tambahan anggaran bagi Polri untuk membentuk direktorat perlindungan anak di setiap polda, polres, dan bahkan polsek.
- Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp66,1 triliun serta pergeseran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang guna memperkuat operasional tahun depan.
- Penambahan anggaran dan struktur ini berpotensi memperluas mandat Polri dalam perlindungan anak serta mempercepat respons kasus di tingkat lokal.
Rencana penguatan unit perlindungan anak
Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan memperjuangkan tambahan anggaran bagi Polri agar direktorat perlindungan anak dapat dibentuk di setiap polda, polres, hingga kemungkinan di polsek-polsek.Menurut Dasco, penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, PPA-PPO, diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan serta perundungan terhadap anak. Ia juga menegaskan DPR siap membawa kebutuhan anggaran tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat, 20 November 2026, Dasco menyatakan kasus perundungan anak sudah sangat memprihatinkan karena terjadi di sekolah, ruang terbuka, hingga ruang siber. Ia berharap penguatan perlindungan anak melalui kepolisian dapat membantu memastikan setiap pelanggaran yang memiliki unsur pidana segera ditindaklanjuti.
Implikasi anggaran bagi operasi Polri
Pagu anggaran Polri untuk tahun depan tercatat Rp139,19 triliun. Di luar itu, Polri sempat meminta tambahan anggaran Rp66,1 triliun dan mengusulkan pergeseran anggaran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang.Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 1 September 2026, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat mengatakan pergeseran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kebutuhan operasional, termasuk BMP dan listrik, perlengkapan personel, satker baru, pendidikan, pemeliharaan almatsus dan gedung, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana.
Bagi sektor keamanan publik, dorongan penambahan anggaran ini menunjukkan potensi pelebaran mandat operasional Polri pada isu perlindungan anak. Jika disetujui, pembentukan struktur hingga level polsek dapat memperluas jangkauan penanganan awal kasus dan mempercepat respons di tingkat lokal.
Pembaruan ini mengikuti artikel kami sebelumnya tentang pencegahan korupsi daerah yang didorong Kemendagri lewat forum penguatan integritas.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto