Yaqut bantah tuduhan penerimaan dana dalam sidang korupsi kuota haji Jakarta
Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan bantahan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atas tuduhan menerima 71.000 dolar AS. Bantahan itu muncul ketika KPK menjerat empat terdakwa dalam perkara yang menurut hasil pemeriksaan investigatif BPK menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp 622,09 miliar.
Sorotan
- Yaqut menyatakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 20 November 2026 bahwa ia tidak pernah menerima uang $71.000 terkait kasus kuota haji.
- KPK mendakwa empat orang, termasuk Yaqut, terkait kasus pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 yang menimbulkan kerugian negara minimal Rp 622,09 miliar.
- Kerugian negara terdiri dari Rp 438,2 miliar selisih penyelenggaraan haji, Rp 39,95 miliar kuota petugas, dan Rp 143,92 miliar fee percepatan.
Bantahan terdakwa dalam persidangan
Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Yaqut menyatakan di persidangan bahwa ia tidak pernah menerima uang 71.000 dolar AS yang dikaitkan dengan perkara kuota haji tambahan 2023-2024. Dalam keterangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Jumat, 20 November 2026, ia menegaskan tidak menerima uang tersebut, baik dalam denominasi dolar maupun rupiah.Yaqut juga mengatakan ia tidak menyesali keputusan-keputusan yang diambil selama menjabat sebagai Menteri Agama. Menurut dia, kebijakan termasuk pembagian kuota tambahan haji diambil dengan niat menjaga keselamatan jemaah Indonesia, terutama mereka yang telah menabung selama puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.
Ia menambahkan mengenal jemaah dengan keterbatasan ekonomi dan fisik yang tetap berjuang agar bisa menunaikan ibadah haji. Karena itu, ia menyebut prioritasnya adalah menjaga keselamatan jiwa para jemaah, bukan marwah pribadinya.
Dampak perkara bagi pengelolaan haji
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Aziz Taba.KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. Nilai itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.
Kerugian negara tersebut terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar. Para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa.
Kami juga telah melihat bantahan Yaqut terkait kuota haji tambahan dalam sidang dugaan pungutan tidak sah.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto