Yaqut bantah pernah menerima laporan pungutan dalam sidang korupsi kuota haji

Yaqut bantah pernah menerima laporan pungutan dalam sidang korupsi kuota haji
Yaqut bantah pungutan haji

Sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyoroti klaim mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa ia tidak pernah menerima laporan tentang pungutan tidak sah. Ia juga menyatakan baru mengetahui isu tersebut setelah perkara itu menjadi sorotan, di tengah dakwaan KPK atas dugaan kerugian negara sedikitnya Rp 622,09 miliar.

Sorotan

  • Yaqut Cholil Qoumas menyatakan di persidangan 20 November 2026 bahwa ia tidak pernah menerima laporan pungutan atau uang tidak sah terkait haji 2023-2024.
  • KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar menurut audit BPK RI.
  • Empat terdakwa, termasuk pejabat dan pelaksana, didakwa dalam kasus ini yang menyoroti lemahnya pengawasan tata kelola kuota haji tambahan.

Keterangan terdakwa dalam persidangan

Seperti diberitakan Kompas.com, Yaqut menyampaikan dalam persidangan pada Jumat, 20 November 2026, bahwa ia tidak pernah menerima laporan mengenai adanya penerimaan uang tidak sah atau pungutan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Yaqut mengatakan justru baru mengetahui isu tersebut setelah ramai dibicarakan. Ia juga menjelaskan telah berulang kali mengingatkan jajaran Kementerian Agama agar tidak melakukan pungutan kepada jemaah haji serta tidak menerima uang atau melakukan tindakan curang dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Yaqut, larangan itu tidak hanya disampaikan dalam rapat, tetapi juga dituangkan dalam sejumlah surat edaran khusus. Ia menyebut telah berkali-kali mengingatkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar pelaksanaan layanan haji berpegang pada prinsip kepatuhan dan kebermanfaatan.

Dampak perkara bagi tata kelola haji

Perkara kuota haji tambahan 2023-2024 ini menjerat empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Aziz Taba.

KPK mendakwa pengelolaan kuota tambahan tersebut mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. Nilai itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI untuk penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara itu terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar. Kasus ini menambah tekanan terhadap tata kelola layanan haji, khususnya dalam pengawasan kuota tambahan dan hubungan pemerintah dengan penyelenggara haji khusus.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.