Yaqut akui tugas koordinasi haji untuk Gus Alex di sidang kuota tambahan
Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 mengungkap penugasan tambahan untuk staf khusus Kementerian Agama dalam koordinasi penyelenggaraan haji reguler. Yaqut Cholil Qoumas menegaskan penugasan kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex itu terbatas pada koordinasi dan pelaporan hambatan, tanpa kewenangan khusus.
Sorotan
- Yaqut mengungkap di persidangan bahwa ia menetapkan Gus Alex sebagai koordinator tambahan untuk penyelenggaraan haji reguler karena latar belakang dan pengalaman haji.
- Gus Alex diberi tugas koordinasi kantor wilayah Kementerian Agama agar inovasi dan program selaras dengan kebijakan kementerian dan pemerintah.
- KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 oleh Yaqut, Gus Alex, dan dua pihak lain menyebabkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.
Penjelasan penugasan dalam persidangan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Yaqut menyatakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Jumat (20/11/2026) bahwa ia memberi tugas tambahan kepada Gus Alex untuk membantu mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, terutama haji reguler.Menurut Yaqut, Gus Alex pada awalnya ditunjuk sebagai staf khusus yang menangani bidang ukhuwah Islamiyah dan hubungan antarorganisasi kemasyarakatan. Tugas itu kemudian diperluas karena Gus Alex dinilai memiliki pengalaman sebagai petugas haji serta latar belakang pendidikan syariah dan hukum Islam yang relevan dengan urusan perhajian.
Dalam keterangannya di persidangan, Yaqut menegaskan tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Gus Alex. Peran tersebut, menurut dia, hanya sebatas membantu koordinasi dan melaporkan jika terdapat bottleneck atau hambatan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya dalam pelaksanaan haji reguler.
Dampak perkara terhadap tata kelola haji
Selain urusan haji, Yaqut menyebut Gus Alex juga mendapat tugas membantu koordinasi sejumlah kantor wilayah Kementerian Agama. Ia mengatakan langkah itu diambil karena sejumlah kantor wilayah dinilai selama ini berjalan sendiri-sendiri dalam membuat inovasi dan menentukan program, sehingga tidak selalu selaras dengan arah kementerian maupun pemerintah secara umum.Dalam perkara kuota haji tambahan 2023-2024, KPK mendakwa empat orang, yakni Yaqut, Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan tersebut mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto