Belanja APBD untuk perjalanan DWP Tulungagung menuai sorotan atas manfaat publik

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Belanja APBD DWP Tulungagung

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Elena Nikulina

26.10.2026

Penggunaan APBD sebesar Rp 50 juta untuk perjalanan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah pada 19-21 Oktober 2026 memicu pertanyaan tentang relevansinya dengan kepentingan pemerintahan. Kritik itu menyoroti akuntabilitas belanja daerah dan batas penggunaan anggaran publik untuk kegiatan organisasi yang dinilai tidak terkait langsung dengan layanan masyarakat.

Sorotan

DWP Tulungagung menggunakan Rp 50 juta dari APBD untuk perjalanan ke Jawa Tengah, memicu sorotan manfaat publik dan transparansi penggunaan dana.
Pakar Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai kejelasan keluaran dan dampak kegiatan DWP perlu dijelaskan agar tidak menambah beban belanja negara.
Lina menegaskan anggaran DWP sebaiknya berasal dari dana anggota, bukan APBD, guna perbaikan tata kelola dan akuntabilitas belanja daerah.

Sorotan atas tujuan dan dasar anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mempertanyakan manfaat bagi masyarakat dari kegiatan yang disebut sebagai studi referensi tersebut. Ia menilai ukuran utama yang perlu dijelaskan adalah keluaran dan dampak kegiatan, termasuk alasan program itu dikemas dalam bentuk perjalanan.

Lina juga menyoroti ketidakjelasan fungsi Dharma Wanita Persatuan dalam struktur organisasi pemerintahan. Menurut dia, kondisi itu berpotensi menambah beban anggaran negara, bukan hanya melalui perjalanan ini tetapi juga lewat berbagai kegiatan rutin lain yang berisiko kembali meminta pendanaan dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan penggunaan dana pemerintah seharusnya dipusatkan pada kepentingan umum. Dalam pandangannya, kegiatan yang tidak memiliki kaitan langsung dengan urusan pemerintahan atau kebijakan publik tidak semestinya dibiayai dari anggaran resmi pemerintah.

Implikasi bagi tata kelola belanja daerah

Lina berpendapat anggaran kegiatan DWP semestinya berasal dari dana pribadi para anggotanya, bukan dari APBD. Ia mengatakan sumber pendanaan internal akan lebih sesuai bila kegiatan yang dijalankan tidak berhubungan dengan tugas aparatur sipil negara maupun pelayanan publik.

Pernyataan itu muncul setelah rombongan DWP Kabupaten Tulungagung diketahui melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dengan menggunakan anggaran Rp 50 juta dari APBD. Perdebatan ini memperluas perhatian pada tata kelola belanja daerah, terutama soal justifikasi program, manfaat publik, dan pengawasan atas pos pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pemerintahan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembatasan kewenangan gubernur dalam perizinan dan penataan proses Koefisien Luas Bangunan (KLB) di DKI Jakarta, dibahas langkah Pemprov DKI menerbitkan Pergub No. 11 Tahun 2026 untuk memperjelas alur, mempercepat layanan, dan menutup celah praktik curang. Kebijakan itu ditempatkan sebagai upaya meningkatkan transparansi birokrasi sekaligus membangun kembali kepercayaan pelaku usaha melalui kepastian prosedur dan pengawasan yang lebih ketat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?