Pemda boleh beri insentif tambahan bagi petugas sosial, Kemensos dorong dukungan layanan bansos digital

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Insentif tambahan petugas bansos

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sergey Shendetskyi

27.10.2026

Pemda boleh beri insentif tambahan bagi petugas sosial, Kemensos dorong dukungan layanan bansos digital — Insentif petugas bansos naik

Pemerintah daerah diperbolehkan menambah insentif bagi pilar sosial dan petugas bantuan sosial sepanjang kebijakan itu tidak melanggar aturan yang berlaku. Kelonggaran tersebut disebut dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, di tengah dorongan Kementerian Sosial untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial.

Sorotan

Pemerintah daerah boleh memberi insentif tambahan bagi petugas sosial seperti Tagana, dengan contoh Rp 250.000 per bulan, sesuai kapasitas fiskal daerah.
Kementerian Sosial mewajibkan pendamping Program Keluarga Harapan menjadi agen Perlindungan Sosial Digital untuk memastikan seluruh keluarga penerima manfaat terdaftar dan data terkini.
Kemensos menekankan keterlibatan lebih dari 30.000 petugas sosial di daerah penting agar penyaluran bantuan sosial digital makin merata dan tepat sasaran.

Arahan insentif dan dukungan operasional

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dapat memberikan insentif tambahan kepada petugas sosial di lapangan sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan penguatan kapasitas PPPK dan pilar-pilar Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurutnya, tambahan insentif dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pilar sosial yang terlibat mencakup pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Karang Taruna.

Saifullah Yusuf mencontohkan personel Taruna Siaga Bencana menerima insentif Rp 250.000 per bulan. Ia mengatakan lebih dari 30.000 personel Tagana di seluruh Indonesia bertugas di tingkat provinsi maupun bermitra dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dan umumnya juga mendapat tambahan dari kepala daerah sesuai kapasitas fiskal setempat.

Dampak pada digitalisasi bantuan sosial

Selain soal insentif, Kementerian Sosial juga mendorong pilar sosial untuk mendukung transformasi digital bantuan sosial melalui layanan Perlindungan Sosial Digital. Langkah ini diarahkan untuk membantu masyarakat mengakses layanan pemerintah, termasuk registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Secara khusus, pendamping Program Keluarga Harapan diwajibkan menjadi agen Perlinsos dan membantu mendaftarkan seluruh keluarga penerima manfaat yang mereka dampingi. Kementerian Sosial menilai keterlibatan jaringan petugas sosial di lapangan penting agar lebih banyak warga dapat menggunakan layanan digital pemerintah dan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI, kami mengulas penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor mebel dan kerajinan. Kesepakatan ini menargetkan perluasan kepesertaan bagi pekerja formal maupun informal melalui sosialisasi dan edukasi, dengan potensi basis tenaga kerja yang disebut mencapai jutaan pekerja. Langkah tersebut menegaskan fokus penguatan ekosistem perlindungan sosial ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja lebih terjamin di berbagai sektor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?