Kemendagri dorong percepat registrasi Perlinsos Digital untuk akurasi bansos

Kemendagri dorong percepat registrasi Perlinsos Digital untuk akurasi bansos
Registrasi digital bansos

Pemerintah mendorong percepatan registrasi Perlindungan Sosial Digital sebagai tahap awal integrasi layanan publik berbasis data kependudukan. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mendukung agenda digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah.

Sorotan

  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian instruksikan pemda mempercepat registrasi Perlinsos Digital pada rapat nasional 6 November 2026 untuk akurasi bansos.
  • Integrasi data kependudukan dan biometrik via single sign-on memungkinkan verifikasi identitas benefisiari dan kelayakan bansos berbasis kepemilikan aset secara real-time.
  • Per 6 November 2026, 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi dan lebih dari 502.000 agen Perlinsos Digital berstatus aktif mendukung validasi penerima bantuan.

Registrasi dipercepat untuk integrasi layanan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Ia menyebut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang kabinet menempatkan digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan sebagai dasar penyederhanaan birokrasi dan peningkatan layanan publik.

Tito mengatakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech diarahkan agar masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus mendatangi banyak instansi. Menurut dia, sektor sosial menjadi tahap awal uji penerapan sistem tersebut, dengan data kependudukan dari KTP-el sebagai basis penghubung antarlayanan publik.

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik. Dalam skema yang sedang dibangun, pemerintah juga menyiapkan keterhubungan dengan layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, hingga sertifikat tanah melalui satu single sign-on dan satu nomor unik untuk setiap warga negara.

Dampak pada penyaluran bansos

Di bidang sosial, integrasi data itu memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan informasi kepemilikan aset seperti tanah dan kendaraan untuk menilai kelayakan penerima bansos. Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga itu diharapkan mendukung penyaluran bantuan tunai maupun nontunai secara lebih tepat sasaran.

Tito menilai mekanisme digital tersebut akan memudahkan identifikasi warga yang layak menerima satu jenis bantuan, dua jenis bantuan, atau justru tidak layak menerima dukungan karena profil asetnya. Ia juga menekankan pentingnya peran agen Perlinsos untuk mempercepat registrasi, karena tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu menggunakan aplikasi secara mandiri.

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per Jumat, 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi. Jumlah agen terdaftar tercatat lebih dari 1,05 juta, dengan lebih dari 502.000 agen berstatus aktif.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi hukum, kami membahas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan aturan agar pelayanan publik dan pembangunan tidak tersendat prosedur berbelit. Kami juga mengulas langkah deregulasi Kementerian Hukum serta penguatan tata kelola yang lebih efisien, termasuk pentingnya integrasi data dan sistem sebagai fondasi reformasi birokrasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.