Kemensos mencatat 18,2 juta keluarga masuk Perlinsos Digital

Kemensos mencatat 18,2 juta keluarga masuk Perlinsos Digital
18 Juta Keluarga Terdata

Percepatan pembaruan data penerima bantuan sosial di Indonesia kini menjangkau lebih dari 18 juta keluarga melalui platform Perlindungan Sosial Digital. Capaian itu ditopang oleh lebih dari 1 juta agen lapangan dan diarahkan untuk memperkuat ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.

Sorotan

  • Sebanyak 18.213.466 keluarga telah terdaftar dalam layanan Perlindungan Sosial Digital hingga 5 November 2026 dengan bantuan 1.055.776 agen Perlinsos.
  • Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui diharapkan meningkatkan akurasi dan penargetan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
  • Profil penerima bantuan kini menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah dan melibatkan koreksi publik, menghilangkan keputusan individu dalam penetapan penerima manfaat.

Pencapaian pendaftaran dan peran agen lapangan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan 18.213.466 keluarga telah masuk ke dalam layanan Perlindungan Sosial Digital hingga Kamis, 5 November 2026. Ia mengatakan 1.055.776 agen Perlinsos telah membantu lebih dari 18 juta keluarga masuk ke dalam sistem tersebut setelah pertemuan dengan KPAI di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat.

Menurut Saifullah, angka itu menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, atau DTSEN, agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjadi relawan agen Perlinsos Digital.

Keterlibatan agen berasal dari berbagai unsur, termasuk aparatur sipil negara di daerah, perangkat desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan, Babinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, kader dasawisma, pengurus RT/RW, operator data desa, kepala desa, hingga petugas Badan Pusat Statistik. Selain itu, terdapat pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pusat Kesejahteraan Sosial, pendamping sosial, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian, serta elemen masyarakat lainnya.

Dampak pada akurasi bansos dan koreksi data publik

Saifullah menilai data yang lebih akurat dan real time dapat menjadi pedoman untuk menyalurkan perlindungan sosial kepada pihak yang berhak. Dengan basis data yang diperbarui, pemerintah menargetkan bantuan makin tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar data pemerintah dibuka untuk dikoreksi masyarakat. Menurutnya, perdebatan mengenai data di media sosial dan forum publik antara lain muncul karena pemerintah memang memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan koreksi.

Melalui Perlinsos Digital, profil penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan nama dan alamat, tetapi juga dilengkapi teknologi biometrik berupa pengenalan wajah. Saifullah menegaskan penentuan penerima bantuan tidak bergantung pada keputusan individu, termasuk Menteri Sosial, melainkan pada sistem yang memproses data dan sanggahan masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi dan kapasitas birokrasi pada program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, kami menyoroti berbagai contoh masalah kesiapan operasional dan pengawasan, mulai dari penghentian sementara ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sumatera hingga rendahnya tingkat koperasi desa yang benar-benar beroperasi. Kami juga mencatat gangguan layanan dasar seperti blackout di Sumatera sebagai sinyal risiko berulang ketika target administratif melaju lebih cepat daripada kesiapan pelaksana dan infrastruktur.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.