Penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN memasuki tahap pemeriksaan lanjutan dengan pemanggilan sejumlah saksi korporasi pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dua pejabat PT Summarecon Agung Tbk termasuk di antara saksi yang dipanggil, di tengah pengembangan perkara yang sudah menjerat delapan tersangka.
Sorotan
- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga pejabat PT Summarecon Agung Tbk dan sejumlah saksi lain terkait dugaan suap pengurusan HGB pada September 2026.
- Adrianto Pitoyo Adhi melalui Rizal Pahlefi diduga memberikan suap Rp 1,5 miliar kepada pejabat ATR/BPN untuk membuka blokir sertifikat Summarecon di Kabupaten Bogor.
- KPK menetapkan delapan tersangka, mendeteksi aliran uang miliaran rupiah ke pejabat Kementerian ATR/BPN dan menyoroti risiko tata kelola serta kepatuhan sektor properti.
Pemeriksaan saksi dan rangkaian penyidikan
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua petinggi PT Summarecon Agung Tbk sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keduanya adalah Hary Arief Sofyan, Head of Business PT Summarecon Agung Tbk, dan Juliandy Dasdo Pengharapan Tambun, Section Head Litigasi PT Summarecon Agung Tbk, dengan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, menurut keterangan juru bicara KPK Budi Prasetyo.Selain dua pejabat Summarecon itu, KPK juga memanggil Yasser Alfarisi dari PT Trans Jabar Tol dan PT Bumi Banda Arsyad, Siti Zakiah dari PT Wirabayu Pratama dan PT Wira Citra Infotek, Lydia Suciono selaku Director of Finance PT Summarecon Agung Tbk, Dendy Darmawan selaku Koordinator Land Document PT Kencanajaya Property Agung, serta Toni Haryanto selaku Section Head of Litigasi PT Kencana Jayaproperty Agung.
Sebelumnya, penyidik menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur pada 18 September 2026 dan kantor Summarecon di Bogor pada 21 September 2026. Dari dua penggeledahan itu, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, dokumen uang, serta sertifikat hak guna bangunan.
Dampak perkara bagi sektor properti dan tata kelola lahan
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 15 September 2026. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi selaku perantara. Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Summarecon di Kabupaten Bogor.
KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain bernilai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri serta pihak-pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang tersebut, memperluas implikasi perkara ini bagi pengawasan tata kelola pertanahan dan risiko kepatuhan di sektor properti.
Adrianto Pitoyo Adhi bersama Rizal Pahlefi disangka melanggar ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara para tersangka lainnya disangka melanggar ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta pasal terkait dalam KUHP yang telah disesuaikan.
Dalam laporan kami sebelumnya, KPK masih menunggu kepastian kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon. Artikel itu juga merangkum penetapan delapan tersangka serta dugaan suap Rp1,5 miliar untuk membuka blokir sertifikat HGB, berikut temuan penerimaan lain bernilai miliaran rupiah yang didalami penyidik.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto