Pemprov DKI Jakarta tetap mendorong PAM Jaya menyiapkan penawaran umum perdana saham di tengah kondisi pasar modal yang masih lesu. Eksekusi IPO disebut menunggu momentum yang lebih kondusif, dengan harapan pasar membaik pada tahun depan dan kendali mayoritas tetap berada di tangan pemerintah daerah.
Sorotan
- PAM Jaya tetap melanjutkan persiapan IPO meski pasar modal melemah, menunggu momen eksekusi yang dinilai tepat oleh manajemen.
- Gubernur DKI Jakarta menargetkan PAM Jaya dan Bank Jakarta melantai di bursa paling cepat 2027, menanti perbaikan prospek valuasi dan likuiditas.
- Setelah IPO, Pemerintah Provinsi DKI tetap menjadi pemegang saham mayoritas sesuai perda, memastikan tata kelola BUMD tetap di bawah kontrol daerah.
Rencana IPO menunggu momentum pasar
Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT PAM Jaya (Perseroda) agar tidak menghentikan rencana IPO meskipun kondisi pasar modal belum mendukung. Dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta pada Senin (2/11/2026), ia mengatakan direksi telah diminta meneruskan persiapan sambil menunggu waktu pelaksanaan yang dinilai tepat.Pramono menilai pelemahan pasar menjadi alasan utama IPO belum dijalankan saat ini. Ia berharap kondisi bursa membaik pada tahun depan sehingga PAM Jaya dapat melanjutkan proses pencatatan saham dengan peluang valuasi dan penyerapan pasar yang lebih baik.
Sebelumnya, Pramono juga menyatakan harapan agar IPO PAM Jaya dan Bank Jakarta dapat terlaksana pada 2027. Namun, ia belum memastikan jadwal realisasi dan hanya menegaskan bahwa kedua badan usaha milik daerah itu ditargetkan bisa melantai di bursa ketika kondisi pasar lebih kondusif.
Dampak bagi tata kelola BUMD Jakarta
Menurut Pramono, rencana IPO tidak semata ditujukan untuk menambah modal, tetapi juga untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih terbuka dan profesional. Dengan status sebagai perusahaan tercatat, PAM Jaya dan Bank Jakarta diharapkan berada di bawah pengawasan publik yang lebih luas sehingga disiplin kinerja meningkat tanpa mengabaikan layanan kepada masyarakat.Ia juga menegaskan Pemprov DKI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PAM Jaya maupun Bank Jakarta setelah pencatatan saham dilakukan. Ketentuan itu, menurut dia, diatur dalam perda yang diusulkan agar tidak ada pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain, sehingga agenda pendanaan pasar modal tetap sejalan dengan kontrol pemerintah daerah atas dua BUMD tersebut.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pelemahan tajam IHSG sepanjang kuartal III-2026, kami membahas bagaimana penurunan indeks menekan aktivitas transaksi dan pendapatan perusahaan sekuritas. Kondisi pasar yang volatil juga meningkatkan risiko penundaan aksi korporasi seperti IPO dan penerbitan obligasi hingga sentimen membaik, sejalan dengan sikap investor yang cenderung menunggu situasi lebih kondusif.
Berita Local Business Terbaru
- Forex
- Crypto