Pemerintah dorong pemberdayaan untuk tekan penerima bansos dan kemiskinan
Pemerintah mengarahkan penanganan kemiskinan ke skema pemberdayaan agar rumah tangga penerima bantuan sosial beralih menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Pergeseran kebijakan ini disampaikan di Pekanbaru dengan target menurunkan kemiskinan nasional hingga maksimal 5 persen pada 2029 dan membentuk 10 juta pelaku UMKM.
Sorotan
- Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional maksimal 5 persen dan penambahan sedikitnya 10 juta pelaku UMKM pada akhir 2029.
- Angka kemiskinan turun dari 9 persen menjadi 8 persen selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Program pemberdayaan masyarakat difokuskan pada 88 kabupaten dan 6.000 desa prioritas dengan tanggung jawab penanganan kemiskinan menyasar sekitar 23 juta orang.
Arah kebijakan pemberdayaan dan target 2029
Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan jumlah penerima bantuan sosial ke depan diyakini berkurang seiring program pemberdayaan yang dijalankan kementeriannya. Dalam Agenda Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau, Kamis (22/10/2026), ia mengatakan penerima bansos pada akhirnya diharapkan menjadi pribadi yang mandiri dan pelaku ekonomi.Menurut Muhaimin, pemerintah wajib memastikan penurunan angka kemiskinan secara statistik berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat miskin. Karena itu, orientasi kebijakan kini mulai bergeser dari bantuan sosial menuju pemberdayaan, sehingga anggaran negara yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi penerima manfaat.
Ia menambahkan pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan maksimal menjadi 5 persen pada 2029. Pada periode yang sama, pemerintah juga menargetkan terciptanya sedikitnya 10 juta pelaku usaha di segmen UMKM pada akhir 2029.
Dampak bagi penanganan kemiskinan nasional
Muhaimin menyebut dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, angka kemiskinan Indonesia turun dari 9 persen menjadi 8 persen. Ia menilai penurunan itu menjadi salah satu hasil dari pendekatan Kemenko PM dalam menangani kemiskinan melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembentukan UMKM.Saat ini, kata dia, pemerintah masih memikul tanggung jawab penanganan kemiskinan terhadap sekitar 23 juta orang. Fokus penghapusan kemiskinan dipusatkan pada 88 kabupaten dan sekitar 6.000 desa yang masuk prioritas, sehingga efektivitas program pemberdayaan akan menjadi faktor penting bagi capaian target nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang upaya memperluas akses ekspor UMKM Indonesia ke pasar Eropa, kami membahas penjajakan kerja sama SMESCO Indonesia dan SpiceBridgeID untuk memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan kesiapan produk agar mampu bersaing secara global. Fokusnya mencakup pengembangan kemampuan pemasaran, perluasan jaringan perdagangan internasional, serta penciptaan nilai tambah di daerah asal produk melalui pertemuan produsen lokal dengan calon pembeli luar negeri.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto