Jakarta catat 821.840 rumah tidak layak huni, pemerintah bidik perbaikan 450.000 unit

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Rumah tidak layak Jakarta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

24.10.2026

Jakarta catat 821.840 rumah tidak layak huni, pemerintah bidik perbaikan 450.000 unit — 821.840 rumah tidak layak

Data terbaru BPS menyoroti besarnya kebutuhan perbaikan hunian di ibu kota, dengan 821.840 rumah warga Jakarta masuk kategori tidak layak huni pada 2026. Dari jumlah itu, 256.487 unit berada di Jakarta Barat, saat pemerintah mendorong program bedah rumah sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Sorotan

Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan sebanyak 821.840 rumah di DKI Jakarta tergolong tidak layak huni menurut data 2026, dengan 256.487 unit di Jakarta Barat.
Pemerintah Indonesia menargetkan perbaikan 450.000 rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, menyoroti urgensi peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung perbaikan rumah tidak layak huni demi menangani kemiskinan dan masalah sosial.

Skala masalah hunian dan target perbaikan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan 821.840 rumah di DKI Jakarta tergolong tidak layak huni berdasarkan data 2026. Ia menyampaikan angka tersebut saat berada di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Amalia menambahkan bahwa dari total rumah tidak layak huni di Jakarta, sebanyak 256.487 unit berada di Jakarta Barat. Angka itu menunjukkan konsentrasi kebutuhan perbaikan hunian yang besar di salah satu wilayah administrasi utama ibu kota.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 450.000 rumah warga di seluruh Indonesia. Ia menyebut dirinya bersama Kepala BPS telah turun ke lapangan dan berkeliling ke banyak provinsi untuk mendorong perbaikan rumah yang tidak layak.

Dampak sosial dan dukungan anggaran daerah

Tito menilai perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu cara untuk menangani akar persoalan kemiskinan. Menurut dia, masalah di kawasan yang menghadapi persoalan sosial, termasuk wilayah yang dikenal rawan narkoba, tidak cukup ditangani hanya dengan penegakan hukum tanpa perbaikan kondisi sosial dan ekonomi warga.

Ia menegaskan program bedah rumah merupakan bagian dari fungsi negara dalam menjalankan program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Tito juga memastikan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tito meminta pemerintah daerah ikut mendukung program tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah warga yang tidak layak huni. Ia juga mengimbau pemerintah daerah di DKI Jakarta dan wilayah lain menjalankan program serupa yang dinilai pro rakyat kecil.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang turunnya tingkat kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2026, Pemprov menyebut angka kemiskinan mencapai 3,96% untuk pertama kalinya berada di bawah 4%, di tengah pertumbuhan ekonomi 5,52% dan inflasi 2,5–2,7%. Namun, kami juga menyoroti gini ratio 0,435 yang menegaskan ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah, sehingga program yang menyasar kualitas hidup warga berpenghasilan rendah tetap relevan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?