Yulia Slavina

Aceh Utara percepat layanan dasar untuk 104 huntap Kuala Cangkoi

Aceh Utara percepat layanan dasar untuk 104 huntap Kuala Cangkoi
Layanan dasar huntap dipercepat

Pemulihan pascabencana di Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, kini berfokus pada penyediaan air bersih dan penerangan lingkungan bagi 104 rumah tetap yang sudah dihuni warga. Langkah ini dimaksudkan agar hunian yang telah dibangun tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga layak ditempati dengan dukungan layanan dasar yang memadai.

Sorotan

  • 104 huntap Kuala Cangkoi masih menunggu pasokan air bersih, dengan rencana penggunaan teknologi reverse osmosis dan survei sumber air sungai terdekat.
  • Pemerintah Aceh Utara mengusulkan pemasangan penerangan jalan umum bertenaga surya, menggantikan infrastruktur listrik yang belum sepenuhnya difungsikan di kawasan huntap.
  • Percepatan pembangunan 505 huntap tahap pertama didukung tambahan dana Transfer ke Daerah Rp 33,44 miliar untuk penyelesaian lahan, sarana, dan prasarana dasar.

Rencana penyediaan air dan penerangan

Seperti dilaporkan Kompas.com, kawasan huntap Kuala Cangkoi yang dibangun Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sudah memiliki jaringan perpipaan, tetapi belum memiliki sumber air yang dapat langsung dimanfaatkan. Pemanfaatan sumur bor juga masih terkendala karena kondisi air tanah yang payau.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Kabupaten Aceh Utara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kombes Pol Suwinto, mengatakan penyediaan rumah perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan infrastruktur dasar. Menurut dia, kepastian sumber air dibutuhkan agar jaringan perpipaan yang telah dibangun segera dapat difungsikan.

Pemerintah daerah mengusulkan penggunaan teknologi pengolahan air siap minum atau sistem reverse osmosis. Salah satu sumber air baku yang akan dikaji berasal dari sungai yang berjarak sekitar 500 meter dari kawasan huntap, dengan survei teknis mencakup kualitas dan salinitas air, ketersediaan debit, jalur perpipaan, kebutuhan pompa, instalasi pengolahan, serta lokasi penampungan.

Hasil pengolahan air nantinya juga harus melalui pengujian sebelum dinyatakan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Koordinasi direncanakan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait untuk menentukan teknologi yang paling sesuai dan berkelanjutan.

Selain air bersih, kebutuhan penerangan jalan lingkungan juga masih menjadi perhatian. Tiang dan jaringan listrik sudah tersedia, namun lampu pada jalan, persimpangan, dan fasilitas bersama belum terpasang, sehingga pemerintah daerah akan mengusulkan penerangan jalan umum bertenaga surya untuk mendukung keamanan dan mobilitas warga pada malam hari.

Percepatan huntap tahap pertama di Aceh Utara

Pemenuhan layanan dasar di Kuala Cangkoi berjalan bersamaan dengan percepatan pembangunan 505 huntap tahap pertama di Kabupaten Aceh Utara. Program tersebut terdiri atas 415 unit dalam Paket Aceh Utara 01 dan 90 unit dalam Paket Aceh Utara 02.

Penyelesaian lahan masih menjadi perhatian di sejumlah lokasi pembangunan. Di Desa Leubok Pusaka, pekerjaan sudah dapat berlangsung di lahan seluas 3,1 hektare dari kebutuhan total 3,5 hektare, sementara lahan untuk 26 unit di Keudee Sawang dan 35 unit di Babah Krueng masih memerlukan penyelesaian kesepakatan harga dengan pemilik.

Suwinto menegaskan percepatan penyelesaian lahan diperlukan agar pekerjaan pada bidang yang telah siap bisa tetap berjalan sesuai rencana teknis. Dukungan pembiayaan juga datang dari tambahan Transfer ke Daerah untuk Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 33,44 miliar, yang diarahkan antara lain untuk pengadaan dan pengurukan lahan huntap, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, perbaikan jalan, pelayanan dasar, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan pemulihan pascabencana di Aceh Tengah, kami membahas fokus pemerintah daerah pada proyek infrastruktur utama untuk memulihkan mobilitas warga dan memperkuat perlindungan lingkungan. Pembahasan itu mencakup progres pembangunan jalan alternatif Angkup–Blang Merepah sebagai pengganti akses yang terdampak bencana, serta pembangunan TPA Mulie Jadi untuk menekan risiko pencemaran, yang berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan serapan tambahan transfer ke daerah dan dana khusus.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.