Pemprov DKI Jakarta percepat pembayaran rapelan upah PJLP awal November

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Pencairan upah PJLP Jakarta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Anton Kharitonov

30.10.2026

Pemprov DKI Jakarta percepat pembayaran rapelan upah PJLP awal November — Cepat cair upah PJLP

Penyesuaian upah PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai memasuki tahap pencairan setelah dasar hukumnya ditandatangani. Langkah ini membuka jalan bagi pembayaran kekurangan upah yang belum menyesuaikan UMP Jakarta 2026, yang ditargetkan mulai cair pada awal November 2026.

Sorotan

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembayaran rapelan upah PJLP yang disesuaikan dengan UMP 2026 dimulai awal November 2026.
Sebanyak 3.643 Surat Penyediaan Dana telah diterbitkan hingga 29 Oktober 2026 untuk mempercepat pencairan kekurangan upah PJLP.
Penyesuaian upah PJLP dari Rp 5,3 juta ke sekitar Rp 5,7 juta per bulan tertunda sejak Januari hingga Oktober 2026 akibat pengesahan APBD yang lambat.

Dasar aturan dan jadwal pencairan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan telah menandatangani aturan yang menjadi dasar penyesuaian upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyatakan rapelan upah yang belum disesuaikan dengan UMP Jakarta 2026 ditargetkan mulai dibayarkan pada awal November 2026.

Pramono menjelaskan penyesuaian upah PJLP belum dapat dijalankan sejak awal tahun karena APBD 2026 baru disahkan beberapa waktu lalu. Setelah anggaran disahkan, Pemprov DKI menerbitkan peraturan gubernur sebagai landasan administratif untuk memproses pembayaran sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2026.

Ia juga mengatakan telah meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk mempercepat proses pembayaran kekurangan upah tersebut. Menurut Pramono, hingga Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB, Pemprov DKI telah menerbitkan 3.643 Surat Penyediaan Dana untuk pembayaran rapelan PJLP.

Dampak bagi pekerja dan selisih upah

Keterlambatan penyesuaian ini sebelumnya memicu keluhan dari pekerja PJLP karena upah yang diterima masih mengacu pada level 2025. Pramono menyebut persoalan utama berasal dari pengaturan upah PJLP yang sebelumnya masih mengikuti UMP tahun 2025, sehingga koreksi baru dapat diproses setelah perangkat anggaran dan aturan pendukung selesai.

Seorang pegawai PJLP berinisial MD mengatakan hingga Rabu, 14 Oktober 2026, upah yang diterimanya masih sekitar Rp 5,3 juta per bulan, sementara UMP Jakarta 2026 telah ditetapkan sekitar Rp 5,7 juta. Selisih antara nilai tersebut, yang terakumulasi dari Januari hingga Oktober 2026, belum sepenuhnya direalisasikan dan menurut MD kondisi itu tidak hanya terjadi di tempatnya bekerja.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi kebijakan dan kapasitas birokrasi, kami menyoroti bagaimana sejumlah program prioritas menghadapi masalah kesiapan operasional, pengawasan, dan administrasi. Kami mencontohkan penghentian sementara ratusan satuan layanan Makan Bergizi Gratis yang tak memenuhi standar, rendahnya tingkat koperasi desa yang benar-benar beroperasi, serta gangguan layanan listrik yang mengindikasikan rapuhnya keandalan layanan dasar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?