Indonesia atur persetujuan pekerja untuk lembur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Persetujuan pekerja untuk lembur

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mira Kyivska

1 jam yang lalu

Indonesia atur persetujuan pekerja untuk lembur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan — Aturan lembur pekerja baru

Ketentuan lembur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menempatkan persetujuan pekerja sebagai syarat utama sebelum jam kerja diperpanjang. Aturan itu juga mewajibkan perintah perusahaan secara tertulis atau digital, membatasi durasi lembur, serta menetapkan formula upah dan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Sorotan

UU Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau digital untuk lembur, dengan batas maksimal empat jam per hari dan 18 jam per minggu.
Sanksi administratif berupa peringatan, denda, pembatasan usaha, atau pencabutan izin dapat diterapkan jika perusahaan melanggar aturan lembur di Pasal 116.
Pembayaran upah lembur wajib minimum 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama dan dua kali upah berikutnya, dengan formula detail untuk hari libur resmi.

Syarat lembur dan batas waktu kerja

Seperti dimuat Kompas.com, Pasal 116 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan mensyaratkan dua hal bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja, yakni adanya persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan adanya perintah dari pemberi kerja secara tertulis dan atau melalui media digital. Naskah ketentuan itu diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam pasal yang sama, waktu kerja lembur dibatasi paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Jika syarat dalam Pasal 116 tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan atau pencabutan perizinan berusaha.

Dampak pada kepatuhan pengupahan perusahaan

UU tersebut juga mengatur kewajiban pembayaran upah kerja lembur. Untuk jam lembur pertama, perusahaan wajib membayar sebesar 1,5 kali upah per jam, sedangkan setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar dua kali upah per jam.

Perhitungan upah satu jam didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173. Sementara itu, Pasal 125 ayat (3) mengatur perhitungan lembur pada hari libur resmi atau waktu tertentu, yakni jam pertama sampai jam ketujuh dibayar dua kali upah per jam, jam kedelapan dibayar tiga kali upah per jam, dan jam kesembilan hingga jam kesebelas dibayar empat kali upah per jam.

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungannya berubah menjadi jam pertama sampai jam kelima dibayar dua kali upah per jam, jam keenam dibayar tiga kali upah per jam, serta jam ketujuh hingga jam kesembilan dibayar empat kali upah per jam. Ketentuan ini mempertegas beban kepatuhan pengupahan bagi perusahaan sekaligus memberi kepastian formula kompensasi bagi pekerja.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dugaan TPPO yang menimpa ABK KM Maulana 23, kami menyoroti kesenjangan besar antara upah yang dijanjikan dalam perjanjian kerja dan bayaran yang benar-benar diterima pekerja. Artikel itu juga mengulas pola perekrutan melalui media sosial, dugaan penjeratan utang serta pemotongan gaji, dan peringatan aparat agar calon pekerja memverifikasi kredibilitas pemberi kerja untuk menekan risiko eksploitasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?