Indonesia tegaskan pembebasan PPh bagi usaha kecil beromzet di bawah Rp500 juta

Traders Union
Semua berita
Regulator
Bebas PPh untuk usaha kecil

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ezequiel Gomes

38 mnt lalu

Indonesia tegaskan pembebasan PPh bagi usaha kecil beromzet di bawah Rp500 juta — PPh nol usaha kecil

Pemerintah Indonesia menegaskan pelaku usaha mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tetap bebas dari pajak penghasilan. Penjelasan ini muncul saat kekhawatiran soal pungutan pajak untuk usaha kecil beredar di media sosial, termasuk untuk tukang pijat, tukang cukur, dan warteg.

Sorotan

Pemerintah Indonesia menegaskan seluruh usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tidak dipungut pajak penghasilan mulai 3 November 2026.
Usaha kecil dari semua sektor, termasuk pedagang warung, tukang cukur, dan tukang pijat, tetap bebas pajak jika pendapatan di bawah Rp500 juta per tahun.
Tarif PPh 0,5 persen berlaku untuk usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar, sementara UMKM berpendapatan rendah dijamin tetap bebas pajak.

Batas omzet dan cakupan pembebasan pajak

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyatakan di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026, bahwa seluruh pelaku usaha dengan omzet sekitar Rp500 juta per tahun, atau kurang lebih Rp40 juta per bulan, tidak dipungut pajak penghasilan.

Pernyataan itu mencakup berbagai jenis usaha kecil, termasuk pedagang warung tegal, tukang pijat, tukang cukur rambut, dan usaha sejenis lainnya selama pendapatan mereka masih berada di bawah ambang tersebut. Maman menegaskan ketentuan itu berlaku umum untuk semua usaha, bukan hanya untuk sektor tertentu.

Ia juga menjelaskan bahwa pengenaan pajak berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar, dengan tarif yang disebut sebesar 0,5 persen. Menurutnya, skala omzet itu sudah jauh lebih besar, setara sekitar Rp500 jutaan per bulan.

Dampak bagi pelaku UMKM dan kebijakan pemerintah

Klarifikasi pemerintah ini ditujukan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat atas isu pajak yang berkembang belakangan. Maman meminta pelaku usaha kecil tidak cemas karena fokus pemerintah saat ini adalah meringankan beban masyarakat kecil.

Bagi sektor UMKM, penegasan tersebut memberi kepastian bahwa aktivitas usaha beromzet rendah tetap berada di luar pungutan PPh, sehingga ruang arus kas pelaku usaha kecil dapat terjaga. Kepastian ini juga penting bagi usaha informal dan layanan harian yang sensitif terhadap perubahan biaya operasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penjajakan kerja sama SMESCO Indonesia dan SpiceBridgeID, kami membahas upaya memperluas akses ekspor UMKM Indonesia ke pasar Eropa. Fokusnya mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan kemampuan pemasaran, serta pembukaan jaringan perdagangan agar produsen lokal—mulai dari kopi dan rempah hingga furnitur dan kerajinan—lebih siap bersaing secara global.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?