KPR perbankan Indonesia melambat, NPL naik pada awal 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
KPR perbankan melambat 2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Sholanke Dele

24.03.2026

KPR perbankan Indonesia melambat, NPL naik pada awal 2026 — KPR dan NPL naik

Data Bank Indonesia menunjukkan tekanan pada pembiayaan rumah mulai terlihat pada Januari 2026, ketika pertumbuhan outstanding KPR perbankan turun menjadi 5,36% secara tahunan dari 6,84% pada Desember 2025, sementara rasio kredit bermasalah naik ke 3,22% dari 3,11% di akhir 2025. Kondisi ini mencerminkan tekanan ekonomi rumah tangga yang memengaruhi kemampuan bayar debitur, di tengah pasar primer yang masih didominasi pembiayaan KPR.

Sorotan

Outstanding KPR perbankan Indonesia pada Januari 2026 mencapai Rp 836,28 triliun dengan nilai NPL naik Rp 4,45 triliun secara tahunan menjadi Rp 26,99 triliun.
KPR nonsubsidi Bank BTN mencatat rasio NPL naik dari 3,7% menjadi 5,3% di Rp 5,99 triliun, sementara penyaluran turun 42,8% menjadi Rp 11,3 triliun; KPR subsidi tumbuh 10% dengan NPL membaik ke 1,4%.
Perbankan memperketat analisis dan pengawasan kredit akibat pertumbuhan KPR melambat dan naiknya NPL, khususnya di segmen menengah bawah, berpotensi menahan pemulihan permintaan KPR.

Perlambatan pertumbuhan dan kenaikan risiko kredit

Outstanding KPR perbankan pada Januari 2026 tercatat Rp 836,28 triliun. Nilai kredit bermasalah mencapai Rp 26,99 triliun, atau bertambah sekitar Rp 950 miliar hanya dalam satu bulan dibandingkan posisi akhir 2025. Secara tahunan, nilai KPR bermasalah juga naik Rp 4,45 triliun dari Januari 2025 sebesar Rp 22,54 triliun.

Berdasarkan tipe rumah, KPR bermasalah terbesar berasal dari rumah tapak tipe 22 meter persegi sampai 70 meter persegi, dengan nilai Rp 15,79 triliun dan rasio 3,1%. Rasio NPL tertinggi berada pada rumah di bawah 22 meter persegi, yakni 6,23%, meski nilainya lebih kecil sebesar Rp 1,44 triliun. Untuk rumah di atas 70 meter persegi, NPL mencapai Rp 7,2 triliun dengan rasio 2,99%.

Dari sisi permintaan, KPR masih menjadi skema utama pembiayaan pembelian rumah di pasar primer dengan porsi 70,88% pada kuartal IV 2025. Namun porsi ini turun dari 74,41% pada kuartal sebelumnya. Penjualan rumah primer tumbuh 7,83% secara tahunan pada kuartal IV 2025, membaik dari kontraksi 1,29% pada kuartal sebelumnya.

Tekanan daya beli dan hambatan sektor properti

Sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kenaikan harga bahan bangunan, suku bunga KPR, masalah perizinan, tingginya uang muka, dan faktor perpajakan. Kombinasi faktor tersebut menekan permintaan sekaligus memperbesar risiko pembiayaan di tengah perlambatan ekonomi rumah tangga. Situasi ini ikut membentuk kenaikan rasio kredit bermasalah pada awal 2026.

Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan NPL properti masih naik akibat ekonomi melambat, khususnya di segmen menengah bawah. Pernyataan itu sejalan dengan tekanan yang terlihat pada kemampuan bayar debitur di pasar KPR nonsubsidi. Di sisi lain, segmen subsidi masih menunjukkan ketahanan yang lebih baik.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat outstanding KPR nonsubsidi sebesar Rp 113,04 triliun, dengan rasio NPL naik dari 3,7% menjadi 5,3% atau setara sekitar Rp 5,99 triliun. Penyaluran KPR nonsubsidi baru juga turun 42,8% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 11,3 triliun. Sebaliknya, KPR subsidi tumbuh 10% menjadi Rp 191,18 triliun, dengan rasio NPL membaik dari 1,7% menjadi 1,4%.

Dampak bagi perbankan dan langkah pengendalian

Tekanan kualitas kredit juga terlihat di bank lain. PT Bank Central Asia Tbk mencatat rasio NPL KPR sebesar 1,54% pada akhir 2025, naik tipis dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata industri. Kenaikan itu dikaitkan dengan tekanan daya beli dan kondisi ekonomi global yang memengaruhi kemampuan bayar debitur.

Ke depan, perbankan menargetkan perbaikan kualitas kredit melalui pengetatan analisis pembiayaan dan penguatan manajemen risiko. Bank juga meningkatkan pengawasan terhadap debitur berisiko untuk menahan kenaikan NPL lebih lanjut. Langkah ini menjadi penting ketika pertumbuhan KPR melambat tetapi risiko kredit terus meningkat pada awal 2026.

Bagi sektor properti, tren ini berpotensi memengaruhi laju penjualan rumah, terutama pada segmen menengah bawah yang lebih sensitif terhadap bunga dan pendapatan rumah tangga. Jika tekanan ekonomi berlanjut, bank kemungkinan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan baru. Hal itu dapat menjaga kualitas aset perbankan, tetapi juga menahan pemulihan permintaan KPR dalam jangka pendek.

Kami sebelumnya melaporkan asesmen Bank Indonesia terkait transmisi SBDK pasca RDG Maret 2026 yang menunjukkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mulai menekan suku bunga kredit di mayoritas sektor prioritas, meski penurunan biaya dana perbankan masih berlangsung bertahap. Dalam laporan itu, BI juga menyoroti kenaikan tipis kredit bermasalah di beberapa segmen, sementara rasio NPL rata-rata tetap di bawah ambang 5% sehingga ruang penyaluran kredit dinilai masih terbuka.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?