DPR ingatkan risiko fiskal APBN dari lonjakan harga minyak

DPR ingatkan risiko fiskal APBN dari lonjakan harga minyak
Risiko fiskal akibat minyak

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Eric Hermawan dalam keterangannya pada Selasa, 24 Maret 2026, mengatakan tekanan utama bagi Indonesia di tengah konflik Timur Tengah berada pada sisi fiskal, bukan pada kelangkaan fisik pasokan minyak. Ia menyebut setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dollar U.S. per barel mendorong negara mengalihkan sekitar Rp 6,7 triliun untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Menurut dia, mekanisme ini membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak global.

Sorotan

  • APBN 2026 diasumsikan dengan harga minyak 70 dollar U.S. per barel, namun jika melonjak ke 100 dollar U.S., tambahan beban fiskal mencapai Rp 201 triliun.
  • Kenaikan beban negara dari lonjakan harga minyak berpotensi memperlebar defisit anggaran dan menambah risiko terhadap batas hukum defisit Indonesia.
  • Kontribusi minyak dari Timur Tengah hanya sekitar 20 persen impor Indonesia, sehingga risiko utama pada harga, bukan pasokan fisik, dan fleksibilitas substitusi pasokan sangat dianjurkan.

Asumsi APBN 2026 dan potensi tambahan beban

Eric menjelaskan APBN disusun dengan asumsi dasar makro ekonomi yang menjadi fondasi perencanaan fiskal pemerintah dan DPR. Dalam kerangka itu, teknokrat fiskal menggunakan rule of thumb untuk mengukur sensitivitas anggaran terhadap perubahan harga komoditas global. Pada APBN 2026, asumsi harga minyak berada di kisaran 70 dollar U.S. per barel.

Ia menghitung, jika ketegangan global mendorong harga minyak naik menjadi 100 dollar U.S. per barel, maka terdapat kenaikan 30 dollar U.S. dari asumsi dasar tersebut. Dari perhitungan itu, tambahan beban fiskal diperkirakan mencapai Rp 201 triliun. Eric menilai lonjakan tersebut menjadi syok finansial yang perlu dikelola agar tidak mengganggu struktur ekonomi nasional.

Menurut dia, kenaikan beban negara dalam skala itu berisiko memperlebar defisit anggaran. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap batas hukum defisit. Ia karena itu menekankan pentingnya kewaspadaan atas dampak harga energi terhadap kesehatan fiskal.

Pasokan dinilai masih bisa disubstitusi

Eric juga meluruskan pandangan bahwa ancaman terbesar bagi ketahanan energi Indonesia berasal dari gangguan fisik pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah. Ia mengatakan kontribusi kawasan itu hanya sekitar 20 persen dari total impor minyak Indonesia. Dengan porsi tersebut, risiko utama menurutnya tetap berada pada harga, bukan pada ketersediaan fisik barang.

Ia menyarankan pemerintah menempuh fleksibilitas substitusi pasokan bila gangguan terjadi di satu wilayah. Secara teknis, Indonesia dinilai masih memiliki ruang untuk mencari vendor pengganti dari kawasan lain. Eric menyebut Amerika Serikat, negara-negara Afrika, dan Asia sebagai opsi sumber pasokan alternatif.

Pandangan itu menunjukkan bahwa strategi energi Indonesia perlu menggabungkan pengamanan rantai pasok dan pengelolaan risiko fiskal. Bagi sektor energi dan keuangan negara, volatilitas harga minyak tetap menjadi faktor yang paling cepat memengaruhi anggaran. Selama konflik geopolitik masih mendorong ketidakpastian pasar, tekanan terhadap APBN berpotensi tetap tinggi.

Kami sebelumnya melaporkan rencana pemerintah menyiapkan efisiensi belanja lewat pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen PDB di tengah kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah. Dalam laporan itu, besaran pemotongan masih dibahas dan diposisikan sebagai instrumen awal untuk mempertahankan ruang fiskal tanpa mengganggu operasional pemerintahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.