Sistem pangan Indonesia perlu terintegrasi usai lonjakan permintaan Lebaran

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Integrasi sistem pangan usai Lebaran

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

30.03.2026

Sistem pangan Indonesia perlu terintegrasi usai lonjakan permintaan Lebaran — Kunci sistem pangan terpadu

Menurut pernyataan Pakar Pertanian IPB Bayu Krisnamurthi pada Senin, 30 Maret 2026, lonjakan permintaan pangan setelah Lebaran kembali menyoroti perlunya sistem pangan nasional yang terhubung dari produksi hingga konsumsi. Ia menilai ketahanan pasokan dan keterjangkauan harga tidak dapat dijaga bila kebijakan pangan masih dijalankan secara terpisah. Dalam pandangannya, gangguan pada benih, distribusi, atau harga dapat langsung memengaruhi akses rumah tangga terhadap pangan.

Sorotan

Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) akan menjadi indikator kinerja utama dalam APBN 2026, memperluas pengukuran kesejahteraan petani melalui 21 variabel.
Perusahaan benih diproyeksikan memperkuat produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, manajemen varietas, dan kolaborasi pentahelix lintas sektor dalam sistem pangan terintegrasi.
Integrasi sistem pangan dari hulu ke hilir dinilai dapat mereduksi risiko lonjakan harga dan gangguan pasokan pasca-Lebaran dengan mendorong efisiensi distribusi dan kolaborasi swasta.

Integrasi rantai pasok dan indikator petani

Bayu mengatakan pembangunan sektor pangan tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai urusan produksi komoditas. Menurutnya, seluruh unsur dalam sistem pangan saling berkaitan, dari ketersediaan input, distribusi, hingga kemampuan konsumen membeli pangan. Karena itu, gangguan pada satu bagian berisiko menekan keseluruhan sistem dan melemahkan ketahanan pangan.

Ia juga menilai langkah pemerintah memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani, atau IKP, sebagai indikator kinerja dalam APBN 2026 menjadi penyempurnaan terhadap ukuran yang telah digunakan sebelumnya, seperti Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Menurut Bayu, IKP menangkap dimensi kesejahteraan petani secara lebih luas melalui 21 variabel. Hal itu dinilai penting karena posisi petani tetap sentral dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan nasional.

Dampak bagi bisnis benih dan kebijakan nasional

Dalam konteks industri, Bayu menyebut perusahaan benih memegang peran strategis dalam sistem pangan yang lebih terintegrasi. Selain mengembangkan teknologi dan inovasi pertanian, perusahaan di sektor ini juga memiliki pengalaman dalam pengembangan varietas dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Akumulasi pengetahuan tersebut dinilai relevan untuk memperkuat produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Ia menekankan bahwa pembenahan sistem pangan nasional memerlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi non-pemerintah. Menurutnya, pendekatan itu diperlukan karena kebijakan pangan selama ini kerap bersifat parsial, padahal produksi, distribusi, dan konsumsi saling memengaruhi. Dengan koordinasi yang lebih menyeluruh, stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Indonesia diharapkan lebih terjaga.

Implikasi bagi ketahanan pangan Indonesia

Sorotan terhadap pasokan pangan setelah Lebaran menunjukkan bahwa tekanan permintaan musiman masih menjadi ujian bagi sistem pangan nasional. Dalam kondisi seperti itu, efisiensi distribusi, kualitas input pertanian, dan ukuran kesejahteraan petani menjadi faktor yang saling menentukan. Bila integrasi antarsektor menguat, risiko gangguan pasokan dan tekanan harga bagi konsumen dapat ditekan.

Bagi pasar pangan domestik, pendekatan dari hulu ke hilir juga membuka ruang bagi peran swasta yang lebih besar dalam teknologi pertanian dan penguatan rantai pasok. Pada saat yang sama, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa indikator kinerja dan kebijakan anggaran selaras dengan tujuan ketahanan pangan jangka panjang. Fokus tersebut menjadi penting agar perbaikan pasca-Lebaran tidak berhenti pada respons jangka pendek.

Kami sebelumnya melaporkan pemantauan Badan Pangan Nasional terkait pasokan dan pergerakan harga pangan pasca-Lebaran 2026 di Pasar Rawamangun dan Pasar Ciputat. Dalam laporan itu, pemerintah menilai pasokan domestik menjadi penopang utama, dengan sejumlah komoditas strategis mulai bergerak lebih stabil meski kondisi antarpasar berbeda mengikuti aktivitas pedagang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?