DPR dorong penghentian kompensasi listrik untuk industri dan kelompok mampu

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penghentian kompensasi listrik industri

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ciaran Ryan

31.03.2026

DPR dorong penghentian kompensasi listrik untuk industri dan kelompok mampu — DPR hentikan subsidi listrik

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan dalam tayangan video yang diterima Kompas.com pada Selasa, 31 Maret 2026, bahwa pemerintah perlu berhati-hati merespons isu kenaikan harga BBM di tengah tekanan geopolitik global. Ia menilai penataan anggaran energi, termasuk penghentian kompensasi listrik bagi orang kaya dan industri, dapat membantu menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.

Sorotan

Banggar DPR RI kembali mendorong penghentian kompensasi listrik untuk industri dan kelompok mampu sejak 2017, demi memperbesar ruang fiskal APBN.
Pemerintah diperkirakan menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai opsi terakhir, mendahulukan efisiensi dan realokasi belanja negara untuk menjaga daya beli.
Penghentian kompensasi energi untuk industri akan menekan beban fiskal dan menjaga defisit di bawah 3 persen, namun berpotensi meningkatkan biaya energi sektor industri.

Usulan penataan kompensasi energi

Said menekankan dampak keputusan harga energi akan menjangkau sektor riil, sehingga pemerintah perlu memiliki sensitivitas tinggi dalam mengelola alokasi anggaran. Menurut dia, kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri sebaiknya tidak diteruskan. Ia menyebut langkah itu sudah lama disuarakan Banggar DPR RI dan diyakini memberi ruang fiskal lebih besar bagi APBN.

Said juga menyatakan Banggar telah menyampaikan pandangan serupa sejak 2017. Dalam penjelasannya, ia membedakan kompensasi untuk kelompok kaya dengan subsidi bagi kelompok miskin. Namun, ia menegaskan kalangan ekonomi menengah tetap berhak menerima kompensasi listrik sebagai bantalan terhadap gejolak harga energi yang masih tidak stabil.

Menurut dia, penajaman sasaran belanja energi menjadi penting ketika risiko eksternal meningkat. Kebijakan itu diposisikan sebagai cara menjaga kesehatan fiskal tanpa langsung membebani masyarakat luas. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk menahan defisit dan menjaga target pertumbuhan.

Dampak kebijakan BBM terhadap daya beli

Di tengah kekhawatiran publik atas potensi kenaikan harga BBM, Said mengimbau masyarakat tetap tenang karena persediaan nasional disebut masih aman. Ia mengatakan kondisi itu seharusnya mencegah pembelian berlebihan atau panic buying. Pernyataan tersebut sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah masih memiliki waktu untuk menilai opsi kebijakan secara terukur.

Jika pemerintah pada akhirnya menaikkan harga BBM, Said menilai penyesuaian itu tidak akan dilakukan secara drastis. Ia mengaitkan kehati-hatian tersebut dengan kondisi ekonomi nasional yang mulai melandai dan perlunya menjaga konsumsi rumah tangga. Dalam pandangannya, daya beli masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan diambil.

Ia menambahkan kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan opsi terakhir. Sebelum sampai ke tahap itu, pemerintah disebut akan lebih dahulu menempuh langkah efisiensi dan realokasi belanja negara. Urutan kebijakan tersebut menunjukkan fokus pembuat kebijakan pada penahanan tekanan fiskal sambil membatasi dampaknya terhadap konsumsi dan aktivitas industri.

Implikasi fiskal bagi APBN Indonesia

Usulan penghentian kompensasi listrik untuk industri dan kelompok mampu mencerminkan dorongan agar belanja energi lebih terarah pada rumah tangga yang paling rentan. Dari sisi fiskal, pendekatan ini dapat membantu pemerintah mengurangi beban kompensasi ketika harga energi global tertekan faktor geopolitik. Bagi pasar dan pelaku usaha, sinyal utamanya adalah upaya mempertahankan disiplin defisit di bawah ambang 3 persen.

Di saat yang sama, perlindungan bagi kelompok menengah dan miskin tetap menjadi elemen penting agar penyesuaian kebijakan tidak menggerus konsumsi domestik. Keseimbangan antara penghematan anggaran dan penjagaan daya beli menjadi inti perdebatan dalam respons terhadap isu BBM. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia saat ini tidak hanya terkait harga, tetapi juga prioritas belanja negara dan stabilitas ekonomi nasional.

Bagi sektor industri, penghentian kompensasi berpotensi berarti biaya energi yang lebih mengikuti kondisi pasar. Namun bagi pemerintah, langkah tersebut dapat menjadi instrumen untuk menata ulang dukungan fiskal agar lebih tepat sasaran. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tetap menjadi faktor penting bagi APBN, konsumsi, dan prospek pertumbuhan Indonesia.

Sebelumnya, kami melaporkan keputusan pemerintah untuk tidak menyesuaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026 di tengah risiko geopolitik yang berpotensi menekan biaya energi. Laporan tersebut menyoroti peran kebijakan ini dalam menahan inflasi, menjaga daya beli, serta memastikan stok dan distribusi tetap lancar untuk meredam panic buying. Kami juga mencatat dorongan DPR agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, terutama untuk transportasi publik dan logistik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?