Pertamina hadapi tekanan biaya pasokan BBM di tengah lonjakan minyak global

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pertamina dan tekanan biaya BBM

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Andreas Kristo

10.04.2026

Pertamina hadapi tekanan biaya pasokan BBM di tengah lonjakan minyak global — Pertamina hadapi lonjakan biaya

Dalam diskusi Energy and Mining Editor Society di Jakarta pada 9 April 2026, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi sejak 1 April perlu diimbangi kewaspadaan terhadap keberlanjutan pasokan. Ia mengatakan selisih antara harga jual dan nilai keekonomian produk BBM kini mencapai sekitar Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter ketika harga minyak dunia bergerak di atas USD100 per barel, dengan asumsi nilai tukar mengikuti asumsi APBN 2026.

Sorotan

Selisih harga jual dan keekonomian BBM Rp5.000-Rp9.000 per liter menambah kebutuhan pendanaan Pertamina hingga Rp1,5-2 triliun per hari atau Rp60 triliun per bulan.
Arus kas Pertamina tertekan tambahan kebutuhan dana pengadaan BBM serta kewajiban surat utang jatuh tempo, meningkatkan risiko ketahanan neraca perusahaan.
Keputusan menahan harga BBM memperbesar risiko gangguan pasokan dan distribusi nasional, berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial jika pasokan terganggu.

Selisih harga memperbesar kebutuhan pendanaan harian

Komaidi menjelaskan asumsi Indonesia Crude Price dalam APBN 2026 berada di level USD70 per barel, sementara pergerakan harga harian saat ini mendekati minyak Brent. Dalam kondisi ceteris paribus, termasuk asumsi kurs rupiah terhadap dolar U.S. tetap sejalan dengan APBN, perbedaan itu menciptakan jarak yang besar antara harga jual BBM dan nilai keekonomiannya. Menurut dia, isu utama bukan hanya besaran subsidi, tetapi kemampuan pembiayaan pengadaan energi pada hari-hari berikutnya.

Berdasarkan volume penjualan BBM nasional sekitar 80 juta kiloliter per tahun dan pangsa pasar Pertamina sekitar 88% hingga 90%, penjualan perseroan diperkirakan mencapai 72 juta hingga 75 juta kiloliter per tahun. Itu setara sekitar 200 ribu kiloliter per hari. Dengan selisih harga Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter, tambahan dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per hari, atau mendekati Rp60 triliun per bulan.

Ia juga mengingatkan tekanan arus kas dapat membesar karena perusahaan masih menghadapi kewajiban keuangan lain, termasuk surat utang yang jatuh tempo. Karena itu, pertanyaan mengenai berapa lama Pertamina dapat bertahan dengan kondisi kas yang ada menjadi relevan dalam perumusan kebijakan energi. Risiko tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi sebelum tekanan harga global berlangsung lebih lama.

Risiko pasokan menjadi isu ketahanan energi nasional

Komaidi menilai keputusan menahan harga BBM dapat dipahami dari sisi ekonomi dan upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun ia menekankan ketersediaan barang tetap menjadi faktor yang lebih mendasar dibanding sekadar perhitungan fiskal. Jika pasokan terganggu, dampaknya dapat meluas ke aktivitas ekonomi dan sosial secara nasional.

Dengan pangsa pasar yang mendekati 90%, gangguan pengadaan oleh Pertamina berisiko langsung memukul distribusi BBM domestik. Ia memperingatkan ketiadaan BBM di SPBU dapat memicu kemacetan nasional dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dalam pandangannya, pemerintah perlu sangat berhati-hati membaca kondisi pasar minyak global sebelum memutuskan langkah lanjutan terkait harga energi.

Ia menambahkan kebijakan yang bertujuan meredakan tekanan publik tetap harus disusun secara rasional. Menurut dia, pendekatan yang populis tetapi tidak realistis dapat merusak tatanan yang lebih luas. Penilaian itu menempatkan isu harga BBM bukan hanya sebagai soal perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai ujian bagi ketahanan energi Indonesia.

Kami sebelumnya melaporkan perbandingan skema subsidi BBM Malaysia yang berbasis kuota individu dengan pendekatan Indonesia yang lebih menahan harga namun lemah dalam pembatasan konsumsi. Dalam laporan itu, sorotan utamanya adalah risiko subsidi tidak tepat sasaran, kebutuhan validasi penerima, serta penguatan pengawasan distribusi agar beban fiskal lebih terkendali.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?