Malaysia dorong subsidi BBM berbasis kuota, Indonesia dinilai belum tepat sasaran

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Subsidi BBM Malaysia vs Indonesia

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

09.04.2026

Malaysia dorong subsidi BBM berbasis kuota, Indonesia dinilai belum tepat sasaran — Subsidi BBM, Efisiensi Baru

Menurut penilaian Pengamat Energi Sofyano Zakaria yang dikutip dalam artikel, Malaysia kini menata subsidi bahan bakar minyak dengan pendekatan kuota dan identitas warga, sehingga alokasi penerima dan volume konsumsi menjadi lebih terukur. Pada Kamis, 9 April 2026, ia menyebut model itu lebih maju dibanding pola di Indonesia yang masih berfokus menjaga harga tetap murah. Perbedaan pendekatan tersebut dinilai penting bagi efisiensi anggaran negara dan pengendalian penyaluran subsidi.

Sorotan

Malaysia menetapkan subsidi BBM RON95 dengan kuota 200 liter per bulan per individu, konsumsi di atas kuota wajib beli harga pasar.
Indonesia dinilai gagal memastikan subsidi BBM tepat sasaran karena distribusi longgar, sehingga anggaran dinikmati kelompok tidak berhak termasuk pemilik kendaraan besar.
Sistem berbasis kendaraan dan barcode di Indonesia dianggap tidak efektif membatasi penyalahgunaan, berbeda dengan skema kuota individu Malaysia yang lebih mendukung pengawasan subsidi.

Skema kuota Malaysia dan kritik atas pola Indonesia

Malaysia menerapkan subsidi BBM seperti RON95 dengan kuota sekitar 200 liter per bulan untuk setiap individu. Jika konsumsi melampaui batas itu, masyarakat harus membeli BBM dengan harga pasar. Menurut Sofyano, pola ini membantu menekan pemborosan dan membuat subsidi lebih terarah kepada kelompok yang membutuhkan.

Ia menilai Indonesia masih bertahan pada pendekatan lama, yakni menjaga harga BBM subsidi tetap terjangkau namun lemah dalam pengendalian distribusi. Dalam pandangannya, kondisi ini membuat subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan pelaku industri. Karena itu, persoalannya bukan semata harga murah atau mahal, melainkan ketepatan sasaran penggunaan anggaran subsidi.

Dampak terhadap efisiensi anggaran dan pengawasan distribusi

Sofyano menyatakan harga BBM subsidi di Indonesia, seperti Pertalite dan Solar, memang relatif terjangkau bagi masyarakat. Namun tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, subsidi dinilai tidak efisien dan terus menambah beban fiskal. Penilaian ini menempatkan reformasi mekanisme distribusi sebagai isu penting dalam kebijakan energi nasional.

Ia juga menyoroti bahwa sistem Indonesia yang berbasis kendaraan dan barcode belum cukup efektif untuk menutup celah penyalahgunaan. Menurutnya, masih ada ruang untuk pengisian berulang dan distribusi ilegal dalam praktik di lapangan. Sebaliknya, pendekatan berbasis individu yang digunakan Malaysia dinilai lebih sulit dimanipulasi dan lebih mendukung pengawasan penyaluran subsidi.

Kami sebelumnya melaporkan komitmen pemerintah mempertahankan BBM bersubsidi setidaknya selama 12 bulan ke depan bagi masyarakat kecil, sementara kelompok mampu diarahkan membayar harga pasar. Dalam laporan itu, fokus juga tertuju pada rencana pengendalian konsumsi serta penguatan pengawasan distribusi melalui validasi penerima dan pencocokan data kendaraan agar subsidi lebih tepat sasaran dan beban fiskal terkendali.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?