Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada 13 April 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus bagi Aceh karena tekanan fiskal daerah dan kebutuhan pemulihan pascabencana yang masih berlangsung. Ia menyebut usulan itu juga mempertimbangkan kemungkinan pengembalian porsi dana ke level 2 persen bila kemampuan fiskal negara memungkinkan.
Sorotan
- Tito menyampaikan Aceh mengusulkan perpanjangan dan peningkatan dana otsus menjadi minimal 2 persen, merujuk pada skema Papua sebesar 2,25 persen.
- Kebutuhan rekonstruksi di Aceh masih tinggi, termasuk perbaikan lebih dari 4.000 fasilitas pendidikan, perumahan bagi 36.000 warga, dan normalisasi 79 sungai.
- Dampak bencana berulang seperti longsor dan banjir menekan kapasitas fiskal Aceh sehingga keberlanjutan dana otsus menjadi isu utama dalam pembahasan kebijakan fiskal pemerintah dan DPR.
Usulan fiskal dan kebutuhan rekonstruksi Aceh
Tito mengatakan dorongan memperpanjang dana otsus Aceh terus disampaikan pemerintah daerah dan delegasi dari Aceh dalam berbagai kesempatan. Menurut dia, daerah itu juga meminta agar besaran dana ditingkatkan, dengan merujuk pada skema otsus Papua yang lebih besar dan berjangka lebih panjang. Ia menyampaikan bahwa bila tidak dapat disamakan dengan Papua pada 2,25 persen, perwakilan Aceh setidaknya berharap porsi dana dikembalikan ke 2 persen.Ia menilai usulan tersebut rasional karena proses pemulihan pascabencana di Aceh masih panjang dan diperkirakan memerlukan waktu hingga tiga tahun. Kebutuhan itu mencakup permanenisasi jembatan dan jalan sementara, perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak lebih dari 4.000 unit, serta penyediaan perumahan bagi hampir 36.000 warga yang rumahnya hilang atau rusak berat. Selain itu, normalisasi sekitar 79 sungai juga masih harus dilakukan.Dampak bencana berulang menekan kapasitas daerah
Tito menambahkan kondisi lapangan di Aceh masih belum stabil karena bencana kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mencontohkan hujan lebat di Aceh Tengah pada pekan sebelumnya yang kembali memicu longsor dan merusak infrastruktur jalan serta jembatan. Dua hari sebelum rapat, banjir juga kembali terjadi di Pidie Jaya dengan endapan lumpur dilaporkan mencapai 50 sentimeter hingga 80 sentimeter.Kondisi itu menunjukkan kebutuhan belanja pemulihan dan pembangunan kembali masih besar di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Bagi Aceh, keberlanjutan dana otsus menjadi isu penting bukan hanya untuk mendukung rekonstruksi fisik, tetapi juga menjaga layanan dasar dan aktivitas ekonomi selama masa pemulihan. Usulan tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal yang lebih luas antara pemerintah dan DPR.Kami sebelumnya melaporkan tekanan fiskal APBN 2026 yang meningkat seiring harga minyak global di atas asumsi anggaran, sehingga risiko pembengkakan subsidi energi dan pelebaran defisit makin nyata. Laporan itu juga menyoroti beban pembayaran bunga utang serta kebutuhan anggaran program prioritas yang besar, yang bersama-sama mempersempit ruang fiskal pemerintah. Konteks tersebut relevan dengan pembahasan dana otsus Aceh karena keberlanjutan dukungan rekonstruksi ikut bergantung pada kapasitas fiskal nasional dan transfer ke daerah.
Berita Real Estate Terbaru
- Forex
- Crypto