BPJPH wajibkan sertifikasi halal logistik di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Wajib sertifikasi halal logistik

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Andreas Kristo

14.04.2026

BPJPH wajibkan sertifikasi halal logistik di Indonesia — Sertifikasi halal logistik wajib

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada 14 April 2026, BPJPH menyatakan kewajiban sertifikasi halal untuk sektor logistik berlaku menyeluruh pada 2026. Kebijakan ini disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat acara Asperindo di Jakarta pada 9 April 2026. Menurut BPJPH, cakupan halal tidak hanya menyentuh produk akhir, tetapi juga penyimpanan, pengemasan, dan distribusi dalam rantai pasok.

Sorotan

BPJPH mewajibkan seluruh pelaku usaha logistik di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal mulai 2026 sebagai syarat distribusi produk halal nasional.
Standar halal pada sektor logistik diharapkan melindungi UMKM domestik dari persaingan produk impor dan menjadi instrumen peningkatan daya saing industri nasional.
BPJPH menegaskan perlunya pengendalian titik kritis, termasuk pemisahan produk halal dan nonhalal selama penyimpanan dan distribusi untuk menjaga integritas sertifikasi.

Cakupan aturan logistik halal 2026

BPJPH menegaskan pelaku usaha logistik tidak lagi memiliki ruang untuk menunda penerapan sertifikasi halal. Lembaga itu menyebut 2026 menjadi titik wajib bagi perusahaan di sektor ini untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa distribusi kini diposisikan sebagai bagian inti dari jaminan produk halal nasional.

Dalam penjelasannya, BPJPH menyatakan konsep halal tidak terbatas pada makanan dan minuman. Proses penyimpanan, pengemasan, hingga pengiriman juga masuk dalam pengawasan kepatuhan halal. Dengan demikian, kepatuhan logistik menjadi faktor penting untuk menjaga integritas produk sepanjang rantai distribusi.

Dampak bagi industri dan UMKM domestik

BPJPH menilai halal juga berfungsi sebagai barrier to entry strategis bagi pasar domestik. Menurut lembaga itu, standar halal dapat membantu melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari masuknya produk impor yang tidak memenuhi ketentuan. Pendekatan ini menempatkan sertifikasi bukan hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai instrumen daya saing usaha dalam negeri.

BPJPH berharap sinergi pemerintah dan pelaku industri logistik makin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi. Penguatan kerja sama itu dipandang penting untuk mendukung posisi Indonesia di pasar halal global. Bagi perusahaan logistik, penyesuaian proses operasional berpotensi menjadi faktor penentu kesiapan menghadapi kewajiban baru.

Pengendalian titik kritis distribusi

BPJPH juga menekankan pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik. Salah satu fokusnya adalah pemisahan ketat antara produk halal dan nonhalal selama penyimpanan dan pengangkutan. Contoh yang disorot adalah kewajiban memisahkan daging halal dan nonhalal agar status kehalalan produk tetap terjaga.

Penekanan pada titik kritis ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak berhenti pada dokumen sertifikasi. Industri logistik perlu memastikan standar diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari. Langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun sistem logistik halal yang lebih konsisten dan berdaya saing.

Kami sebelumnya melaporkan lonjakan harga plastik yang disebut menekan UMKM, industri rumahan, dan sektor ekonomi kreatif karena biaya kemasan ikut naik dan menggerus margin. Dalam laporan itu, kenaikan dipicu kerentanan pasokan bahan baku impor dan dinamika logistik global, sehingga pemerintah didorong menyiapkan langkah cepat untuk meredam dampaknya pada daya saing usaha kecil.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?