TPA Burangkeng hentikan operasi alat berat, ganggu layanan pengangkutan sampah Bekasi

TPA Burangkeng hentikan operasi alat berat, ganggu layanan pengangkutan sampah Bekasi
Sampah Bekasi terganggu

Lonjakan harga BBM non-subsidi menekan operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi setelah 22 alat berat di TPA Burangkeng berhenti beroperasi sejak Kamis, 23 April 2026. Gangguan itu membuat ratusan truk sampah mengantre di area pembuangan akhir dan berisiko menggeser jadwal layanan rutin ke permukiman jika tidak segera diatasi.

Sorotan

  • Harga Pertamina Dex naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter, memicu penghentian operasi alat berat di TPA Burangkeng sejak April 2026.
  • Penghentian alat berat menahan hingga 500 dari 700 ritase truk sampah harian di TPA Burangkeng, ganggu proses pembongkaran dan pengolahan sampah.
  • Pemerintah Kabupaten Bekasi, bersama Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan, segera rapat koordinasi guna mencari solusi keuangan dan operasional untuk pemulihan layanan TPA Burangkeng.

Tekanan biaya operasional sejak kenaikan BBM

Seperti dilaporkan Kompas.com, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamina Dex, menjadi pemicu utama terhentinya operasi alat berat di TPA Burangkeng, Kecamatan Setu. Juru Bicara DLH Kabupaten Bekasi Dedi Kurniawan mengatakan skema kerja sama dengan pihak ketiga membuat penyesuaian harga sangat terkait dengan margin dan profit operator.

Menurut DLH, harga Pertamina Dex naik dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Dalam kondisi normal, 22 unit alat berat di TPA Burangkeng membutuhkan sekitar 150 liter BBM per hari per unit, sehingga total konsumsi harian melampaui 3.000 liter.

Terhentinya alat berat menghambat proses pembongkaran dan pengolahan sampah di lokasi. Dari sekitar 700 ritase pengangkutan sampah per hari, sekitar 300 hingga 500 truk tidak dapat beroperasi normal karena tertahan di area TPA.

Dampak layanan dan opsi penanganan daerah

DLH menyebut gangguan tersebut belum berdampak langsung kepada masyarakat hingga Jumat, 24 April 2026, tetapi risiko keterlambatan layanan mulai terlihat bila kondisi berlanjut. Jadwal pengangkutan yang biasanya berlangsung satu hingga dua kali sepekan berpotensi tidak sesuai rencana karena banyak truk masih mengantre di TPA.

Pemerintah Kabupaten Bekasi kini mengkaji langkah penanganan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Bappeda. DLH menyatakan rapat koordinasi segera digelar untuk mencari solusi dari sisi manajemen keuangan daerah dan kebijakan operasional agar aktivitas TPA dapat kembali berjalan.

TPA Burangkeng menampung sampah dari seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, mencakup 23 kecamatan dan 187 desa. Karena cakupan layanannya luas, gangguan berkepanjangan di fasilitas ini berpotensi memengaruhi rantai layanan persampahan di tingkat regional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kenaikan harga LPG nonsubsidi, kami membahas penyesuaian tarif tabung 12 kg dan 5,5 kg di berbagai provinsi yang mendorong harga ke kisaran lebih tinggi. Kami juga menyoroti bahwa variasi harga antardaerah mencerminkan beban logistik dan distribusi, sehingga berpotensi menambah biaya rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.