Kemenhan RI tegaskan penjajakan alutsista Jepang belum masuk tahap pengadaan
Pemerintah Indonesia menyatakan pembahasan kerja sama alutsista dengan Jepang masih berada pada tahap awal, di tengah perhatian publik terhadap tawaran kapal selam dan fregat Mogami. Penegasan ini menunjukkan belum ada keputusan resmi pengadaan, sementara evaluasi masih mencakup kebutuhan operasional, anggaran, transfer teknologi, dan kepentingan nasional.
Sorotan
- Kementerian Pertahanan RI menegaskan belum ada keputusan atau tahapan resmi terkait pengadaan alutsista Jepang termasuk kapal selam dan fregat Mogami.
- Proses kerja sama alutsista dengan Jepang masih sebatas komunikasi dan penjajakan awal, dengan evaluasi pada kebutuhan operasional, anggaran, dan transfer teknologi.
- Penawaran kapal perang dan kapal selam oleh Jepang pada 11 Mei 2026 masih dibahas di tingkat Kementerian Pertahanan RI, dengan TNI AL hanya berperan sebagai pelaksana operasi.
Penawaran Jepang masih dalam tahap awal
Seperti dilaporkan Kompas.com, Kementerian Pertahanan RI menegaskan belum ada keputusan maupun tahapan pengadaan resmi yang ditetapkan pemerintah terkait kemungkinan kerja sama alutsista dengan Jepang. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa produk yang ramai dibahas, termasuk kapal selam dan fregat Mogami, saat ini masih sebatas penawaran dan penjajakan awal.Ia menyatakan setiap peluang kerja sama pertahanan, termasuk dengan Jepang, akan dikaji secara komprehensif berdasarkan kebutuhan operasional, kemampuan anggaran, transfer teknologi, serta kepentingan nasional Indonesia. Karena itu, proses yang berjalan saat ini masih berupa komunikasi dan eksplorasi kerja sama antara kedua negara.
Implikasi bagi pengadaan dan peran TNI AL
Keterangan tersebut muncul setelah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang menawarkan kapal perang jenis fregat dan kapal selam kepada Indonesia. Dalam pernyataannya di Jakarta Utara pada Senin, 11 Mei 2026, Ali menyebut penawaran itu datang dari Kementerian Pertahanan Jepang.Meski demikian, pembahasan penawaran alutsista itu masih berada di tingkat Kementerian Pertahanan RI. TNI Angkatan Laut disebut hanya mengikuti arahan kementerian karena berperan sebagai pelaksana operasi, sedangkan kewenangan proses pengadaan tetap berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan Bulog menyalurkan tunjangan beras bagi ASN, TNI, dan Polri, kami menjelaskan bahwa rencana ini disiapkan untuk memanfaatkan cadangan beras pemerintah yang melimpah. Kami juga mencatat skemanya masih bergantung pada keputusan fiskal serta ketersediaan ruang anggaran, sehingga implementasinya belum ditetapkan.
Berita Rheinmetall Terbaru
- Forex
- Crypto