WFH ASN menekan omzet UMKM di kawasan perkantoran Jakarta

WFH ASN menekan omzet UMKM di kawasan perkantoran Jakarta
WFH ASN tekan omzet UMKM

Penerapan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara setiap Jumat dinilai meningkatkan efisiensi kerja institusi, tetapi sekaligus mengurangi perputaran belanja harian di sekitar perkantoran. Dampak itu terutama dirasakan pelaku usaha kecil seperti warung makan, kantin, kios minuman, hingga layanan informal yang bergantung pada kehadiran pegawai kantor.

Sorotan

  • Kebijakan WFH menurunkan omzet pelaku UMKM informal di kawasan perkantoran Jakarta akibat berkurangnya mobilitas harian pekerja kantor.
  • Sektor informal yang menyumbang sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia sangat terdampak, memperlambat konsumsi dan ekonomi mikro perkotaan.
  • Pendapatan harian pedagang makanan di pusat Jakarta turun 70–80 persen sejak kebijakan WFH ASN diterapkan lebih dari sebulan terakhir.

Dampak kebijakan terhadap usaha kecil perkotaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman mengatakan kebijakan WFH membawa manfaat dari sisi efisiensi kerja, tetapi juga menekan pelaku usaha kecil di kawasan perkantoran. Ia menilai sektor informal di area tersebut sangat bergantung pada mobilitas harian pekerja kantor.

Rizal mengatakan pedagang kantin, warung makan, pengemudi ojek online, parkir, hingga UMKM informal bergantung pada arus kehadiran pegawai. Ketika jumlah pegawai yang datang ke kantor menurun, aktivitas konsumsi di kawasan itu ikut melambat.

Menurut dia, dampak tersebut tidak bisa dianggap kecil karena sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja Indonesia, sekitar 59 persen. Ia menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga penurunan lalu lintas pekerja kantor tetap menimbulkan efek berganda terhadap ekonomi mikro perkotaan.

Penyesuaian WFH dan tekanan omzet pedagang

Rizal menilai penerapan WFH perlu dilakukan secara lebih adaptif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil di perkotaan. Ia mengingatkan agar efisiensi di tingkat institusi tidak justru menciptakan perlambatan ekonomi di tingkat bawah, terutama bagi kelompok informal yang menjadi bantalan ekonomi domestik.

Pandangan serupa disampaikan pengamat ekonomi Tauhid Ahmad, yang menilai dampak paling besar terasa pada usaha makanan di sekitar kawasan perkantoran, termasuk kantin di area kantor dan BUMN. Menurut dia, WFH sebaiknya tidak diterapkan terlalu sering karena jika dilakukan sampai dua kali seminggu, pengaruhnya terhadap perputaran ekonomi kawasan mulai terasa.

Tekanan itu juga dirasakan pedagang makanan di Jalan Kebon Sirih Barat II, Jakarta Pusat. Salah satu pedagang, Hani, mengatakan pendapatannya menurun dalam lebih dari sebulan terakhir sejak kebijakan WFH bagi ASN berlaku, dengan pemasukan harian turun sekitar 70 persen hingga 80 persen dibandingkan kondisi normal.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penambahan anggaran UMKM dan ekonomi kreatif, kami mengulas rencana pemerintah memperkuat pemberdayaan masyarakat lewat tambahan dukungan fiskal, termasuk perluasan akses pembiayaan melalui KUR. Kami juga menyoroti dorongan pemanfaatan aset kementerian dan BUMN untuk ruang pemasaran/festival produk UMKM, serta kaitannya dengan penguatan perlindungan sosial guna menekan kemiskinan dan menjaga kelompok rentan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.