Indonesia perkuat swasembada pangan seiring pembenahan tata kelola pertanian

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perkuat swasembada pangan Indonesia

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Sholanke Dele

13.05.2026

Indonesia perkuat swasembada pangan seiring pembenahan tata kelola pertanian — Swasembada pangan makin nyata

Di tengah tekanan geopolitik global dan fokus pemerintah pada ketahanan pangan, pernyataan terbaru dari Surabaya menyoroti keyakinan bahwa Indonesia kini berada dalam kondisi swasembada pangan yang semakin nyata. Penilaian itu menekankan ketersediaan beras, keterjangkauan harga, serta manfaat ekonomi yang mulai dirasakan petani sebagai ukuran utama arah kebijakan pangan nasional.

Sorotan

Indonesia menunjukkan hasil konkret swasembada pangan dengan kebijakan pembenahan tata kelola pertanian oleh Kementerian Pertanian di bawah Mentan Amran.
Pemerintah mendorong peningkatan produksi petani melalui jaminan pendapatan, penyediaan benih, dan program pompanisasi untuk mempercepat musim tanam di berbagai daerah.
Penerapan sistem satu data memperbaiki tata kelola pangan, memperkuat rantai distribusi, dan mengurangi celah permainan mafia pangan demi ketahanan ekonomi nasional.

Pernyataan di Surabaya dan agenda pembenahan

Seperti disampaikan Kementerian Pertanian Indonesia, pengamat kebijakan publik dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyatakan dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan Amran di Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026), bahwa Indonesia berada dalam kondisi swasembada pangan yang tidak perlu diragukan. Ia menilai langkah pembenahan sektor pangan yang dijalankan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran, mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan.

Said Didu mengatakan kemandirian pangan bertumpu pada dua langkah utama, yakni memberantas mafia pangan dan meningkatkan harkat serta martabat sektor pertanian. Menurut dia, polemik selama ini lebih banyak terjebak pada perdebatan istilah, padahal substansi utamanya adalah ketersediaan beras dan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti masalah ketidaksinkronan data antar lembaga yang selama bertahun-tahun dinilai membuka ruang permainan dalam rantai pangan. Dalam pandangannya, penerapan komando satu data menjadi terobosan penting untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional dan menutup celah dalam distribusi serta pengelolaan pasokan.

Dampak bagi petani dan ketahanan ekonomi nasional

Said Didu menilai pendekatan pemerintah saat ini berbeda karena lebih fokus merangsang petani untuk meningkatkan produksi melalui jaminan pendapatan dan penyediaan sarana produksi. Ia mencontohkan biaya benih untuk satu hektare sawah relatif kecil dibandingkan potensi hasil panen, sehingga percepatan produksi pangan tidak hanya bergantung pada kenaikan produktivitas, tetapi juga pada percepatan musim tanam.

Dalam konteks itu, ia menyebut program pompanisasi berjalan baik untuk mempercepat tanam di berbagai daerah. Menurut dia, pembenahan rantai distribusi dan pemberantasan mafia pangan menjadi fondasi penting bagi kemandirian pangan yang berkelanjutan, sementara stok yang tersedia, distribusi yang lancar, dan manfaat ekonomi bagi petani menjadi indikator bahwa kebijakan saat ini berada di jalur yang tepat.

Ia menambahkan bahwa kondisi geopolitik global dan tekanan ekonomi dunia membuat ketahanan pangan menjadi faktor penentu stabilitas negara. Karena itu, keberhasilan menjaga pangan nasional dipandang sebagai capaian strategis, dan ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Mentan Amran atas prioritas yang diberikan pada sektor pangan dan penyelamatan aset negara.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang ketersediaan pangan strategis menjelang Idul Adha 2026, pemerintah memastikan stok komoditas utama—mulai dari beras, jagung, daging, gula, hingga telur—berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kami juga mencatat produksi beras 2025 meningkat dan cadangan beras pemerintah mencapai level tertinggi, sementara ketersediaan hewan kurban tercatat surplus. Pemerintah menekankan pengaturan distribusi antardaerah untuk menjaga pemerataan pasokan sekaligus menahan gejolak harga menjelang hari besar keagamaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?