DPR bersiap menerima penyampaian kerangka fiskal RAPBN 2027 oleh Prabowo
Pemerintah bersiap memaparkan arah ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena agenda serupa pada tahun-tahun sebelumnya umumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Sorotan
- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026 untuk menyampaikan kerangka fiskal RAPBN 2027.
- Penyampaian langsung oleh presiden menandai perubahan pola, setelah sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah untuk KEM-PPKF 2025 dan 2026.
- Fokus pasar tertuju pada sinyal awal arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, dan target pertumbuhan ekonomi pemerintah untuk 2027.
Agenda sidang dan rencana kehadiran presiden
Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 secara langsung. Pernyataan itu ia sampaikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.Menurut jadwal agenda rapat yang diperoleh media tersebut, rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 digelar pada Rabu, 20 Mei 2026. Salah satu agenda utamanya adalah penyampaian KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah.
Selain paparan mengenai kerangka ekonomi dan fiskal, DPR juga menjadwalkan laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Paripurna juga dijadwalkan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas RUU usul inisiatif Komisi III DPR mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diputuskan menjadi RUU usul DPR.
Arti kebijakan bagi arah ekonomi 2027
Penyampaian langsung oleh kepala negara menandai perubahan pola dalam pengantar awal pembahasan RAPBN, karena dalam beberapa tahun terakhir tugas itu dijalankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saan juga mengakui, setidaknya berdasarkan pengetahuannya, agenda KEM-PPKF biasanya tidak dihadiri langsung oleh presiden.Pada Mei 2024, Sri Mulyani mewakili pemerintah menyampaikan KEM-PPKF 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen. Sasaran itu saat itu disusun dengan mempertimbangkan inflasi yang terkendali, kelanjutan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, serta digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia.
Pada penyampaian KEM-PPKF 2026 di Mei 2025, Sri Mulyani kembali mewakili pemerintah dan menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen. Dengan Presiden kini dijadwalkan menyampaikan sendiri kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal, perhatian pasar dan pelaku usaha tertuju pada sinyal awal prioritas belanja, pertumbuhan, dan arah kebijakan fiskal pemerintah untuk 2027.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan belanja APBN sejak awal tahun, pemerintah menekankan pergeseran penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun sehingga efek pengganda lebih cepat terasa di perekonomian. Kami mencatat penyerapan belanja pada Maret–April 2026 sudah melampaui 20% dan disiplin eksekusi kuartal I disebut ikut menopang pertumbuhan 5,61% melalui dorongan belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi sektor riil.
Berita Government Terbaru
- Forex
- Crypto