Prabowo sampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal RAPBN 2027 di DPR

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Prabowo kebijakan ekonomi RAPBN 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

20.05.2026

Prabowo sampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal RAPBN 2027 di DPR — Arah ekonomi RAPBN 2027

Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, Presiden RI Prabowo Subianto menilai kepala negara perlu hadir langsung di sidang paripurna DPR untuk menyampaikan pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Langkah ini menempatkan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 sebagai bagian penting dari respons pemerintah terhadap konflik, ketegangan, dan ketidakpastian global.

Sorotan

Prabowo secara langsung menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026.
Pidato Prabowo menyoroti tantangan geopolitik dan geoekonomi global, termasuk konflik di Eropa dan Timur Tengah, yang berdampak signifikan pada Indonesia.
Kehadiran Prabowo mempertegas posisi presiden dalam penentuan kebijakan ekonomi makro dan fiskal di tengah ketidakpastian global pada pembahasan awal RAPBN 2027.

Penyampaian langsung kebijakan RAPBN 2027

Seperti diberitakan Kompas.com, Prabowo menyampaikan pandangan tersebut dalam pidato di Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Ia mengatakan sengaja meminta waktu untuk berdiri di hadapan para wakil rakyat agar dapat menjelaskan sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang sarat konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Ia juga menekankan bahwa peperangan di berbagai kawasan, termasuk Eropa dan Timur Tengah, tetap memberi dampak besar terhadap kehidupan nasional meski berlangsung jauh dari Indonesia.

Dampak kelembagaan dan konteks parlemen

Kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna itu menandai posisi presiden sebagai penyampai langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI. Langkah tersebut memperkuat bobot politik dan fiskal dari pembahasan awal RAPBN 2027 di tengah lingkungan ekonomi global yang masih bergejolak.

Selain agenda penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027, rapat paripurna tersebut juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026. DPR juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri yang merupakan usul inisiatif Komisi III DPR.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana kehadiran Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR untuk memaparkan KEM dan PPKF RAPBN 2027, kami menyoroti bahwa agenda ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang umumnya diwakili Menteri Keuangan. Kami juga menekankan bahwa langkah tersebut mencerminkan pendekatan komunikasi pemerintah yang lebih langsung kepada DPR sekaligus menjadi sinyal awal arah kebijakan fiskal dan ekonomi menuju 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?