Pemerintah-DPR setujui Rp 100,1 triliun untuk pemulihan Sumatera pascabanjir

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Rp 100T pemulihan Sumatera

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

26.05.2026

Pemerintah-DPR setujui Rp 100,1 triliun untuk pemulihan Sumatera pascabanjir — Rp 100T untuk Sumatera

Pemulihan wilayah Sumatera setelah banjir bandang akhir 2025 memasuki tahap pendanaan besar dengan persetujuan anggaran lintas pemerintah dan DPR. Dana senilai Rp 100,1 triliun itu disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun di tiga provinsi.

Sorotan

Pemerintah dan DPR menyetujui anggaran Rp 100,166 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama tiga tahun mulai 2026.
Sektor infrastruktur menerima alokasi tertinggi sekitar Rp 69 triliun, dengan Rp 22 triliun dikucurkan tahun ini di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian Perumahan menyiapkan Rp 7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap, mendukung 11.512 program rehabilitasi termasuk jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Rincian anggaran dan agenda pemulihan

Seperti dilaporkan Kompas.com, pemerintah dan DPR menyetujui total anggaran Rp 100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Kesepakatan itu dibahas dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV DPR. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan anggaran itu telah disetujui di tingkat pemerintah dan mendapat dukungan dari Satgas DPR RI.

Dana pemulihan itu dikucurkan bertahap selama tiga tahun anggaran. Perinciannya mencakup Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.

Fokus infrastruktur dan cakupan program

Porsi anggaran terbesar dialokasikan ke sektor infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan fisik di wilayah terdampak bencana. Menurut Tito Karnavian, total anggaran untuk infrastruktur mencapai sekitar Rp 69 triliun selama tiga tahun, dengan Rp 22 triliun dialokasikan pada tahun ini.

Pemerintah juga menyiapkan Rp 7,4 triliun dalam jangka dua tahun untuk pembangunan hunian tetap yang akan digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara keseluruhan, anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai sekitar 11.512 program kerja, termasuk rehabilitasi jalan, jembatan, gedung sekolah, pusat layanan kesehatan, dan kawasan perumahan warga sesuai Rencana Induk yang telah disetujui Bappenas.

Program lelang 10.000 rumah bekas BTN sepanjang 2026 yang pernah kami ulas menawarkan diskon sekitar 20%–40% dibanding rumah baru, dengan dukungan KPR BTN Maju berbunga tetap 5% selama lima tahun. Artikel tersebut juga membahas target penyerapan 35%–45% unit melalui platform Bale Lelang BTN serta kaitannya dengan pemulihan aset kredit bermasalah di tengah tren kenaikan suku bunga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?