Arah ekonomi Prabowo mengarah pada peran negara yang lebih besar
Perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menguat setelah ia menyatakan ingin mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme. Pengamatan ekonom politik menunjukkan peran negara berpotensi semakin dominan, sementara target pertumbuhan dan penerimaan negara tetap menjadi tolok ukur utama kebijakan fiskal ke depan.
Sorotan
- Prabowo menegaskan ekonomi Pancasila dengan peran negara besar melalui pidato KEM-PPKF 2027 pada 20 Mei 2026, mengedepankan state capitalism.
- Kebijakan satu pintu ekspor lewat BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia mencerminkan penguatan kontrol negara di sektor sumber daya strategis.
- Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dan pendapatan negara 11,82–12,40 persen dari PDB, menyoroti kebutuhan perluasan basis penerimaan.
Penekanan pada ekonomi Pancasila
Seperti dilaporkan Kompas.com, Profesor Didik J Rachbini menilai arah ekonomi politik Prabowo menunjukkan peran negara yang besar dalam perekonomian. Ia menyampaikan penilaian itu setelah mencermati sejumlah pidato Presiden dan mengaitkannya dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.Menurut Didik, Pasal 33 menjadi landasan bagi penguasaan negara atas cabang produksi penting, sumber daya alam, dan pemanfaatannya bagi kepentingan rakyat. Ia menyebut pendekatan tersebut juga dapat dibaca sebagai state capitalism, ketika negara mengambil peran yang lebih kuat dalam kegiatan ekonomi.
Dalam penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 pada 20 Mei 2026, Prabowo menegaskan mazhab ekonomi Pancasila. Didik menilai konsep itu menempatkan pasar dan nilai-nilai Pancasila berjalan seiring, dengan dasar ketuhanan, kemanusiaan, desentralisasi, ekonomi kerakyatan, dan demokrasi ekonomi yang adil.
Ia juga memandang kebijakan satu pintu ekspor melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan amanat Pasal 33. Dalam pandangannya, langkah itu mencerminkan penguatan peran negara dalam pengelolaan sektor strategis.
Implikasi terhadap penerimaan negara
Didik menilai penguatan peran negara di sektor sumber daya alam belum otomatis menghasilkan dampak fiskal yang besar. Ia mengatakan penerimaan pajak dari sumber daya alam hanya sekitar 10 persen, sedangkan kontribusi terbesar justru berasal dari sektor industri dan perdagangan yang mencapai sekitar separuh penerimaan pajak nasional.Karena itu, ia menilai optimalisasi pajak dari sumber daya alam tetap perlu dilakukan, terutama karena ada amanat konstitusi. Namun, jika seluruh upaya fiskal hanya berfokus pada sektor tersebut, peningkatan penerimaan pajak nasional dinilai tidak akan maksimal.
Di dalam pidato KEM-PPKF, Prabowo menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 serta pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB. Target itu menunjukkan bahwa penguatan peran negara tetap harus diimbangi perluasan basis penerimaan agar agenda pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran.
Wacana ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang pernah kami ulas sebelumnya dinilai bukan sekadar penguasaan perdagangan komoditas mentah, melainkan berpotensi mendorong hilirisasi dan reindustrialisasi agar nilai tambah lebih banyak tercipta di dalam negeri. Dalam pembahasan itu, Didik J Rachbini menekankan bahwa penerimaan negara terbesar justru datang dari sektor industri dan perdagangan, sementara kontribusi pajak dari SDA relatif kecil, sehingga desain kebijakan ekspor perlu diarahkan untuk memperkuat basis industri nasional.
Berita Government Terbaru
- Forex
- Crypto