Pemerintahan Prabowo memperluas peran negara dalam agenda pembangunan
Setelah sekitar satu setengah tahun memimpin, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto makin terlihat melalui rangkaian program yang menempatkan negara sebagai pengarah utama pembangunan. Pendekatan ini mencakup makan bergizi gratis, hilirisasi, koperasi desa merah putih, swasembada pangan dan energi, hingga Danantara sebagai instrumen investasi strategis.
Sorotan
- Pemerintahan Prabowo mengadopsi pendekatan developmental state dengan memperluas peran negara untuk mengarahkan transformasi ekonomi dan investasi strategis.
- Program makan bergizi gratis diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang pada kualitas manusia, sementara hilirisasi difokuskan untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah.
- Tantangan utama berada pada kekuatan institusi pendukung, karena peran negara yang dominan berisiko memperbesar kontrol tanpa manfaat sepadan jika institusi lemah.
Arah kebijakan dan dasar pendekatan
Seperti ditulis Kompas Indeks News Indonesia, rangkaian kebijakan itu menunjukkan kecenderungan konsisten bahwa negara ingin mengambil peran lebih besar dalam mengarahkan transformasi ekonomi. Dalam kerangka ekonomi politik, pendekatan tersebut dinilai dekat dengan gagasan developmental state, yaitu model ketika negara aktif menetapkan prioritas, mengarahkan investasi, dan membangun kapasitas industri nasional.Artikel ini menempatkan pilihan itu sebagai sesuatu yang tidak otomatis keliru. Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China disebut pernah menempuh jalur serupa dengan hasil besar, meski dalam latar sejarah dan sistem politik yang berbeda.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut muncul di tengah tekanan untuk menciptakan lapangan kerja, mempercepat industrialisasi, memperkuat ketahanan pangan, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dari sudut pandang itu, keyakinan bahwa pasar dapat menyelesaikan seluruh tantangan sendirian dipandang terlalu naif.
Ujian manfaat dan kekuatan institusi
Program makan bergizi gratis diposisikan sebagai investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia, sementara hilirisasi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Danantara juga digambarkan lahir dari kebutuhan negara akan instrumen yang lebih kuat untuk mendorong investasi strategis.Meski demikian, besarnya peran negara disebut bukan ukuran utama keberpihakan pada masyarakat. Tolok ukurnya tetap pada kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan publik, karena peran negara yang dominan dapat mempercepat keputusan dan koordinasi, tetapi juga berisiko memperbesar kontrol tanpa hasil yang sepadan dengan janji kebijakan.
Di titik itu, pemerintahan Prabowo menghadapi ujian utama. Sejarah pembangunan, menurut artikel tersebut, memperlihatkan bahwa ambisi besar kerap gagal bukan hanya karena gagasan yang lemah, melainkan karena institusi yang menopangnya tidak cukup kuat.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang menguatnya peran negara di bawah pemerintahan Prabowo, kami mengulas kecenderungan perluasan intervensi di sektor pangan dan energi, sentralisasi keputusan strategis, serta penguatan instrumen negara seperti BUMN dan aparat keamanan. Kami juga menyoroti bahwa penguatan kapasitas negara dapat mempercepat koordinasi kebijakan, tetapi berisiko mempersempit ruang kritik dan meningkatkan konsolidasi elite, sehingga keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil menjadi isu kunci.
Berita Japan Terbaru
- Forex
- Crypto