ESDM dorong penawaran 118 blok migas baru, 25 wilayah sudah teken kontrak

ESDM dorong penawaran 118 blok migas baru, 25 wilayah sudah teken kontrak
118 blok migas baru

Pemerintah mempercepat pembukaan wilayah kerja minyak dan gas bumi baru untuk menambah cadangan dan menopang produksi nasional. Dari 118 potensi blok migas yang ditawarkan, 25 wilayah sudah ditandatangani kontraknya dengan calon investor dan 43 lainnya masih dalam tahap studi bersama.

Sorotan

  • Kementerian ESDM menawarkan 118 blok migas baru, dengan 25 wilayah sudah teken kontrak dan 43 wilayah masih studi bersama.
  • Pemerintah mengakselerasi eksplorasi dan optimalisasi struktur migas idle guna mendukung produksi nasional sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
  • PT Pertamina Hulu Energi menyiapkan 41 struktur idle untuk skema KSOT, dengan 22 struktur diumumkan pada IPA Convex 2026, membuka peluang bagi investor.

Penawaran blok baru dan percepatan eksplorasi

Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan eksplorasi migas harus dilakukan secara masif dan dipercepat untuk menemukan cadangan baru guna mendukung produksi migas nasional.

Selain 25 wilayah yang sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak, sebanyak 43 wilayah saat ini masih berada dalam proses studi bersama. Sisa potensi wilayah kerja lainnya disiapkan untuk masuk ke tahap studi bersama atau langsung ditetapkan menjadi wilayah kerja migas baru.

Optimalisasi struktur idle dan dampak ke sektor

Pemerintah juga menyoroti upaya optimalisasi struktur migas idle sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

PT Pertamina Hulu Energi menyiapkan sekitar 41 struktur idle untuk dikelola melalui skema Kerja Sama Operasi/Teknologi, atau KSOT. Dari jumlah itu, 22 struktur idle telah disosialisasikan dan diumumkan secara khusus pada IPA Convex 2026, menunjukkan tambahan ruang bagi investor dan mitra teknologi untuk masuk ke proyek hulu migas domestik.

Kebijakan pembebasan cukai bioetanol untuk campuran BBM melalui PMK Nomor 34 Tahun 2026 sebelumnya kami soroti sebagai langkah pemerintah menyederhanakan persyaratan administrasi sekaligus memperkuat ketahanan energi dan transisi energi bersih. Aturan ini memperluas cakupan definisi operasional sektor industri dan merespons kebutuhan pelaku usaha agar proses pengajuan fasilitas fiskal lebih ringkas, sehingga insentif pemanfaatan bioetanol dalam bauran energi makin kuat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.