BPJS Ketenagakerjaan buka pencairan JHT tanpa paklaring bagi pekerja terdampak penutupan perusahaan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BPJS JHT tanpa paklaring

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ashutosh Sureka

29.05.2026

BPJS Ketenagakerjaan buka pencairan JHT tanpa paklaring bagi pekerja terdampak penutupan perusahaan — JHT cair tanpa paklaring

Ketentuan pencairan Jaminan Hari Tua, atau JHT, di BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 memberi jalur bagi pekerja yang sudah resign atau terkena PHK untuk mengakses saldo mereka tanpa surat paklaring. Opsi ini berlaku ketika perusahaan tempat peserta bekerja telah tutup atau tidak lagi beroperasi, sehingga dokumen pengganti menjadi faktor utama dalam pengajuan klaim.

Sorotan

BPJS Ketenagakerjaan membuka pencairan saldo JHT tanpa paklaring mulai 2026 untuk pekerja terdampak penutupan perusahaan.
Dokumen utama yang diperlukan adalah surat pernyataan bermaterai Rp10.000, KTP Elektronik asli dan fotokopi, serta jika ada ID Card karyawan.
Kebijakan ini mempermudah akses klaim JHT bagi pekerja yang tidak bisa memperoleh paklaring akibat perusahaan tidak lagi beroperasi.

Syarat dokumen untuk klaim 2026

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, peserta yang ingin mencairkan saldo JHT tanpa paklaring harus menyiapkan surat pernyataan di atas materai Rp10.000 sebagai dokumen utama. Surat itu perlu menyatakan bahwa peserta telah berhenti bekerja dari perusahaan tersebut, perusahaan telah tutup dan tidak beroperasi lagi, serta peserta belum pernah mengajukan pencairan dana sebelumnya.

Jika tersedia, peserta juga dapat melampirkan fotokopi ID Card atau kartu karyawan saat masih bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, peserta perlu menyiapkan KTP Elektronik asli beserta fotokopinya untuk melengkapi proses pengajuan.

Dampak bagi pekerja dan layanan jaminan sosial

Ketentuan ini memberi ruang bagi pekerja yang kesulitan memperoleh surat keterangan kerja dari perusahaan lama, terutama jika perusahaan sudah berhenti beroperasi. Dalam praktiknya, syarat alternatif tersebut dapat memperlancar akses peserta terhadap dana JHT yang menjadi bagian dari perlindungan ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang resign maupun terkena PHK, skema ini mempertegas bahwa absennya paklaring tidak selalu menutup peluang pencairan saldo. Namun, pengajuan tetap bergantung pada kelengkapan pernyataan tertulis dan identitas pendukung yang diminta dalam proses klaim.

Pencairan JHT lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) menjadi sorotan dalam artikel kami sebelumnya, setelah BPJS Ketenagakerjaan menaikkan batas klaim digital hingga Rp15 juta sejak Mei 2025 sehingga peserta tak perlu datang ke kantor cabang. Kami juga mengulas ketentuan pencairan JHT, termasuk opsi klaim sebagian bagi peserta aktif dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun sesuai PP 60/2015, serta dampaknya dalam mempercepat layanan dan mengurangi antrean.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?