Prabowo tegaskan arah ekonomi Pancasila untuk pemerataan dan hilirisasi Indonesia

Prabowo tegaskan arah ekonomi Pancasila untuk pemerataan dan hilirisasi Indonesia
Ekonomi Pancasila untuk Rakyat

Dalam pidato Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ekonomi Pancasila harus diarahkan pada kemakmuran rakyat, bukan semata pencapaian statistik. Ia juga menekankan pengelolaan kekayaan alam, perlindungan pekerja, serta penguatan koperasi dan hilirisasi agar manfaat pertumbuhan lebih merata.

Sorotan

  • Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi harus berpihak pada kelompok termiskin dengan memastikan kecukupan gizi dan perlindungan pendapatan untuk semua pekerja.
  • Pemerintah mewajibkan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memastikan devisa dan nilai tambah tetap di Indonesia.
  • Kebijakan ekonomi Pancasila menekankan investasi besar di sektor hilirisasi dan penguatan koperasi agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pemerataan.

Arah kebijakan ekonomi nasional

Seperti diberitakan Kompas.com, Prabowo menyampaikan dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026), bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan kelompok paling lemah dan paling miskin harus mendapatkan kecukupan gizi sebagai ukuran nyata keberhasilan pembangunan.

Prabowo menyatakan ekonomi Pancasila bersifat religius, berperikemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk masa depan generasi mendatang.

Ia juga menyoroti kebutuhan petani untuk memperoleh pupuk tepat waktu dengan harga yang benar, serta nelayan untuk mendapatkan akses pasar yang adil dan dukungan pemberdayaan. Selain itu, ia menegaskan pekerja harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak, dengan perlindungan terhadap nasib tenaga kerja sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional.

Dampak bagi pengelolaan sumber daya dan pemerataan

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan ekonomi Pancasila harus berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menyebut selama ini harga kekayaan alam terlalu lama ditentukan negara lain, sementara sebagian besar keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri.

Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan agar ekspor sumber daya alam dilakukan melalui satu pintu lewat badan ekspor komoditas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menambahkan pemerintah juga mendorong investasi besar di bidang hilirisasi berbasis nilai tambah serta memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Prabowo menutup penekanannya dengan menyebut ekonomi Pancasila sebagai ekonomi yang egaliter dan berkeadilan sosial. Dalam kerangka itu, koperasi harus diperkuat dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pemerataan agar kemajuan dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), kami mengulas dimulainya kewajiban pelaporan ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy kepada DSI per 1 Juni 2026 dalam fase transisi pengawasan. Kami juga menjelaskan bahwa skema ini menjadi pijakan menuju peran DSI sebagai pelaksana ekspor komoditas prioritas mulai 1 Januari 2027, dengan tujuan memperkuat kewajaran harga, konsistensi data, dan optimalisasi penerimaan negara.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.