Satgas PRR dorong sinkronisasi pemulihan permanen Aceh 2026-2028

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pemulihan permanen Aceh 2026-2028

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

22 jam yang lalu

Satgas PRR dorong sinkronisasi pemulihan permanen Aceh 2026-2028 — Sinkronisasi Pemulihan Aceh

Pemerintah mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana di Aceh dengan pembagian peran yang lebih jelas antara pusat dan daerah. Kerangka pemulihan periode 2026-2028 itu mencakup 11.520 kegiatan dengan total anggaran Rp100,166 triliun, termasuk kebutuhan yang belum ditangani kementerian dan lembaga.

Sorotan

Satgas PRR meminta pemerintah Aceh menyinkronkan program pemulihan permanen 2026-2028 agar tidak terjadi tumpang tindih antara 1.141 kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan pekerjaan daerah.
Satgas PRR meminta 23 kementerian dan lembaga merinci program dan lokasi kerja untuk percepatan anggaran dan eliminasi hambatan administrasi di pengajuan ke Kementerian Keuangan.
Tito menilai Aceh mampu meningkatkan kapasitas fiskal pascabencana dengan memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah Rp10,6 triliun dan skema hibah antardaerah.

Rincian program dan percepatan anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh menyinkronkan seluruh program agar celah pemulihan permanen yang belum masuk cakupan kementerian dan lembaga dapat segera ditangani. Ia menyebut Rencana Induk Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama untuk tahap pemulihan permanen selama 2026-2028.

Tito menekankan sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan di lapangan. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum telah merencanakan 1.141 kegiatan untuk perbaikan infrastruktur fisik, sehingga pemerintah daerah didorong mengambil bagian pada infrastruktur lain yang belum tercakup.

Untuk mendukung langkah itu, Satgas PRR akan meminta 23 kementerian dan lembaga terkait merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. Menurut Tito, keterbukaan data diperlukan agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mempercepat pengajuan anggaran pemulihan ke Kementerian Keuangan sehingga pelaksanaan di lapangan tidak tertahan proses administrasi internal.

Dampak fiskal bagi daerah Aceh

Tito juga menilai daerah terdampak bencana di Aceh memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak, jika tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun dimaksimalkan. Selain itu, skema hibah antardaerah dapat digunakan agar daerah dengan alokasi lebih besar membantu wilayah terdampak yang menerima anggaran lebih terbatas.

Kunjungan kerja Satgas PRR ke Aceh menjadi bagian dari tahapan penting rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana Sumatera. Agenda tersebut juga melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, unsur Satgas PRR, Gubernur Aceh, wakil gubernur, serta para bupati dan wali kota se-Aceh, yang menunjukkan pemulihan ini bergantung pada koordinasi lintas pemerintah selama tiga tahun ke depan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembiayaan gaji PPPK, kami menyoroti benturan antara mandat penataan tenaga non-ASN dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kami membahas bagaimana beban gaji dan tunjangan PPPK yang ditanggung APBD—di tengah batas belanja pegawai 30%—mendorong usulan pengalihan sebagian pembiayaan ke APBN serta masa transisi agar layanan publik dan kepastian kerja tidak terganggu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?